KORANKALTIM.COM, SAMARINDA, Kebutuhan daging di Provinsi Kaltim terus mengalami peningkatan tiap tahun. Ironisnya hingga saat ini daerah hanya mampu memenuhi kebutuhan daging dibawah 30 persen, hal mana yang menyebabkan Benua Etam masih bergantung kepada daerah lain.

Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Bagus Susetyo menilai dalam tiga tahun kedepan Kaltim masih sulit untuk memenuhi 45 persen kebutuhan daging lokal sebab kendati memiliki potensi pengembangan peternakan yang cukup baik tetapi program pemerintah dinilai masih belum maksimal. Karena itu pihaknya menyebutkan pemerintah harus menggandeng para investor untuk mengembangkan bidang peternakan dan pertanian dalam arti luas guna tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal saja tetapi juga nasional.

"Misal, kebutuhan daging ayam dan sapi se Kaltim berapa yang dibutuhkan dan berapa yang mampu di penuhi, harusnya ada peningkatan jumlah setiap tahunnya. Saya yakin usaha sudah dilakukan oleh pemerintah akan tetapi memang belum maksimal sehingga dengan menggandeng investor yakin akan mengalami banyak peningkatan," kata Bagus disela-sela rapat Komisi II DPRD Kaltim dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, belum lama ini.

Kerjasama antara pemerintah dengan investor bisa dalam banyak bentuk dan cara, diantaranya pemerintah menyediakan lahan, melibatkan peternak lokal dan kemudian pengusaha membangun pabrik manufaktur.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim Dadang Sudaya mengatakan di 2020 ini ada beberapa program strategis yang akan dilaksanakan salah satunya yakni peningkatan peran swasta dan penguatan usaha peternakan rakyat. "Memaksimalkan peran swasta dalam rangka meningkatkan populasi dan produktifitas ternak. Sehingga tidak hanya meningkatkan kuantitas atau jumlah ternak saja tetapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan peternak," jelas Bagus lagi.

Hal tersebut juga dilakukan sebagai kesiapan daerah sebagai penyangga pangan hewani dalam mendukung Kaltim menjadi Ibu Kota Negara. "Melaksanakan program unggulan gubernur diantaranya pembinaan bagi usaha mikro kecil dan mengah dengan pola pendampingan sehingga semua pihak mampu terlibat," tutup Bagus. (adv/*2)

Editor: Aspian Nur