SENDAWAR – Kerusakan parah jalan Trans Kalimantan, jalan poros Kecamatan Bentian Besar ke perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) rusak parah. Saking parahnya, dalam sepekan terakhir tidak bisa dilintasi kendaraan bermotor. Padahal disepanjang jalan ada sejumlah kampung yang tergabung dalam Kecamatan Bentian Besar. Warga di sana mengeluh dan berharap Pemprov Kaltim dan Kalteng segera memperbaiki jalan tersebut.

“Ini jalan poros, awalnya beraspal. Sekarang terkelupas dan hanya berupa tanah lumpur. Saat musim hujan sekarang ini hampir tidak bisa dilintasi kendaraan. Kami berharap pemeritnah segera turun tangan untuk memperbaiki akses itu,” jelas Rusli (58) warga Kampung Dilang Puti, Bentian Besar mengabarkan kondisi itu kepada Koran Kaltim, Minggu petang (20/5) kemarin.

Senada diungkapkan warga Dusun Areng, Kecamatan Bentian Besar, Ardi (47). Dia menyebut kerusakan parah poros tersebut adalah di kawasan Dusun Areng. Menurut dia, rusaknya jalan disebabkan angkutan truk kayu dan kelapa sawit yang setiap hari melintas dari Kubar ke Kalteng dan sebaliknya.

“Truk bermuatan papan dan balok, bahkan truk bermuatan kayu log setiap hari melintasi poros itu. Begitu juga truk pengangkut buah kelapa sawit. Tidak ada pengawasan pemerintah, mereka semena-mena dengan muatan melebihi kapasitas. Kami berharap pemerintah segera membantu perbaikan  kerusakan poros itu,” tukasnya.

Kerusakan akses poros Trans Kalimantan sudah menyebar luas lewat media sosial. Salah seorang pemilik akun facebook dengan nama Tabahuman memposting keluhannya dan mengatakan belum ada perhatian pemeritnah terkait kerusakan parah jalan poros itu.

“Sampai saat ini tidak ada perhatian pemerintah terhadap masyarakat pinggiran atau perbatasan. Apa begini sikap pemerintah? Yang setiap pemilu (bupati, DPR, maupun gubernur) yang mengemis minta suara, dipilih jangan harap!!,” tulisnya di Grup Keluhan dan Saran Warga Kubar dan Kaltim, sore kemarin.

“Karena akses jalan dari Kecamatan Bentian Besar sampai perbatasan Kalteng sama sekali tidak bisa di tempuh kendaraan (mobil maupun motor). Tolong tokoh masyarakat, pemerintah pertimbangkan,” kata Tabahuman.

Media ini coba mengkonfirmasi menyangkut tindakan pemerintah kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kubar. Tapi, hingga Minggu malam belum berhasil dikonfirmasi. (imr)