SAMARINDA - Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Salman Lumoindong menyebut akibat terendamnya jalur utama menuju Bandara APT Pranoto, setidaknya ada 20 orang penumpang yang ketinggalan pesawat, Kamis (7/6) lalu. 

“Nasib 20 penumpang, tadi sih Pak Wahyu (Kepala UPBU Temindung) bilang akan mengganti dengan penerbangan berikutnya,” ujarnya, Jumat (8/6).

Untuk antisipasi ke depan, lanjut dia, selama mendekati lebaran Dishub akan mencarikan jalur alternatif. Selain itu, akan disiapkan pula armada bus tambahan dari Damri. 

Ia juga mengaku akan menempatkan personel untuk membimbing arus lalu lintas alternatif tersebut. “Besok (hari ini, Red) kami akan berikan rambu-rambu petunjuk, bikin spanduk imbauan apabila macet di DI Panjaitan, silakan gunakan rute alternatif,” terang Salman. 

Sebanyak 30 orang dari Dishub Kaltim akan dikerahkan untuk stand by di posko. Tugasnya adalah memandu rekayasa lalu lintas tersebut. “Selama H-7 dan H+8, 30 orang itu akan tetap stand by, jadi kami tidak ada liburnya,” terangnya.

Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda enggan disalahkan terkait banjir di Jl DI Panjaitan. Alasannya, status jalan berstatus milik nasional. Alhasil, pemkot dan pemprov tidak punya kewenangan untuk mengantisipasi. 

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Joko Setyono pun merincikan status ruas jalan tersebut. 

Jalan yang berstatus provinsi meliputi Wahid hasyim, Batu Cermin, Batu Besaung hingga bandara APT Pranoto. Jalan yang berstatus nasional mencakup DI Panjaitan hingga akses utama menuju bandara. “Sedangkan jalan bersatus milik kota dimulai dari Lempake tembus simpang SPAM, kemudian masuk ke Gunung Lingai tembus ke Griya Mukti dan Bengkuring,” jelasnya. 

Mengenai banjir di Jl DI Panjaitan, pihaknya mengusulkan agar dilakukan rekayasa lalu lintas. Di antaranya kendaraan diharapkan melintasi rute jalan Gunung Lingai. Hal itu sembari menunggu proyek pengerjaan jalan provinsi di Batu Besaung rampung.  “Kendaraan bisa lintasi Lempake dan Gunung Lingai. Itu sudah rigid pavement, cuma agak sempit. Ada yang 3 dan 4 meter,” terang Joko. 

Kendati demikian, pihaknya menyebut kendaraan roda empat masih bisa melintas dengan kecepatan tertentu. “Kalau untuk  mobil tidak ada masalah cuma mungkin kecepatan yang dibatasi,” imbuhnya. 

Jika ingin lakukan pelebaran maka hal itu menjadi tanggungan dari Pemkot Samarinda. “Biaya untuk pembebasan lahan nanti akan ditanggung oleh pemkot,” sambung Joko. 

Pihaknya pun membeber progres pengerjaan proyek jalan di Kawasan Batu Besaung, Samarinda Utara. Jalan dengan panjang 10,75 kilometer tersebut baru rampung 500 meter dan sudah disemen atau rigid pavement. Adapun enam kilometer lagi telah dilakukan pembukaan badan jalan namun belum dirigid. 

“Kami tetap upayakan sisanya, setelah itu baru dirigid secara keseluruhan. Insya Allah 2019 sudah masuk dalam program untuk ditindaklanjuti sampai 2020,” ungkapnya. 

Anggaran yang dialokasikan pun mencapai Rp 11 miliar melalui APBD Kaltim. Usulan progam tersebut  sudah masuk rencana anggaran di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. (rs)