BALIKPAPAN - Keberadaan Pondok Pesantren Baitus Sunnah diprotes warga RT 52 Gunung Seteleng, Balikpapan. Ponpes itu dituding telah menyalahkan amaliyah yang kerap dilakukan warga di masjid sekitar.

Kesalahan amaliyah itu seperti zikir berjamaah. “Apakah harus seperti ini, mengajarkan ujaran kebencian ke di tengah masyarakat,” kata Haji Najim Basyirih, salah seorang tokoh masyarakat setempat, Senin (16/7).

Warga, lanjutnya, telah bekerja sama dengan dua masjid sekitar yakni masjid Al Aziz dan masjid Jami’ termasuk dengan ketua RT dan Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI.

“Insya Allah, kami sudah memberikan warna dalam kegiatan keagamaan di RT sini,” ucapnya..

Sementara Ketua Yayasan Al Ukhuwah Al Islamiyah, Abu Zulfikar menjelaskan bahwa pihaknya terbuka dalam menerima masukan dan kritikan warga.

“Siapa pun bisa datang ke sini. Beberapa kali juga kita mengajak agar anak-anak mereka menempuh pendidikan Islam, mengaji di sini,” ujarnya.

Dirinya menganggap terjadi kesalahan komunikasi saja. “Anak-anak kita ajarkan mengaji, belajar bahasa arab, fikih dan akidah,” tukasnya.

Abu Zulfikar juga bersyukur warga sekitar tidak melakukan perusakan terhadap aset pondok pesantren milik yayasan yang dipimpinnya.

Adanya persoalan ini ditanggapi cepat oleh Pemkot Balikpapan yang langsung melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Yayasan tersebut juga diharuskan mengurus perizinan sesuai regulasi.

Mediasi itu dipimpin langsung Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Kepala Kantor Kementerian Agama Balikpapan Hakimin Pattang, Kesbangpol dan Dinas Sosial serta Staf Ahli Wali Kota Balikpapan.

“Ya, sepanjang itu baik, Insya Allah, hasilnya juga baik. Sosialisasi kepada warga juga harus dilakukan,” kata Rahmad Mas’ud.

Hanya saja, rencana Yayasan Al Ukhuwah Al Islamiyah untuk mendirikan Pondok Pesantren Baitus Sunnah tidak dapat dikabulkan. Pasalnya, terbentur pada syarat luasan lahan.

“Kalau sekadar yayasan untuk belajar, bisa saja. Pondok pesantren yang tidak bisa, karena syarat luas lahannya minimal 3 hektare. Jadi, syaratnya dilengkapi dulu,” sarannya.

Mengenai adanya indikasi perbedaan pandangan dalam beribadah, Rahmad enggan menjelaskan lebih jauh sebelum ada pendapat dari alim ulama.

“Kalau ada penyimpangan atau pun pendapat yang ekstrem, juga harus dipelajari. Termasuk ajaran atau aliran sesat, maka harus ditindak secara hukum dan undang-undang yang berlaku,” tegasnya. (hn518)