TENGGARONG – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutai Kartanegara (Kukar), Jane AR Nazaruddin mengaku cemas dengan beredarnya info penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Pemkab Kukar. Dia menegaskan informasi penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Kukar yang beredar di media sosial menurutnya hoax alias berita bohong.

“Kami lagi cemas soal info hoax pengangkatan CPNS, padahal sudah kami terangkan di media bahwa tahun ini belum ada pengangkatan CPNS di Kukar,” kata Jane kepada Koran Kaltim, belum lama ini.

Sebelumnya, BKPSDM Kukar telah menegaskan belum ada pengangkatan CPNS untuk wilayah Kukar tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Sekertaris BKPSDM Kukar, Rakhmadi dengan mempertimbangkan jumlah PNS di lingkungan Pemkab Kukar sudah melebihi jumlah ideal. 

“Sampai saat ini kami belum menerima CPNS, karena PNS ini sudah melebihi batas idealnya dan hanya terfokus pada lingkungan pemkab, mempertimbangkan hal itu kita tidak menerima CPNS terlebih dahulu” terang Rakhmadi.

Menurutnya, Penerimaan CPNS yang sedang ramai informasinya di media sosial (Medsos) hanya pada daerah lain. Ada kemungkinan Kukar belum mendapatkan formasi penerimaan dari Pemprov Kaltim karena setengah APBD Kukar diperuntukan pada belanja pegawai yang totalnya mencapai 16 ribu pegawai dan menjadi 14 ribu pegawai dengan beralihnya wewenang pendidikan SMA menjadi kewenangan Pemprov Kaltim.

Mengingat tidak diperbolehkannya mengangkat PNS jika belanja APBD lebih besar daripada belanja untuk pembangunan, maka daerah tidak diperbolehkan untuk mengangkat PNS. Dengan begitu, saat ini PNS Pemkab Kukar sedang dipetakan untuk mengisi posisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang benar-benar memerlukan PNS sehingga pembagiannya merata.

“Oleh karena kondisi keuangan kami dan banyak PNS yang hanya terkonsentrasi di lingkungan kabupaten, maka setiap OPD, termasuk di kecamatan diminta menyerahkan data berapa PNS dan berapa THL, nanti kami petakan,” tuturnya.

Ia menegaskan, pemetaan pegawai itu juga sebagai bentuk pemerataan agar Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bisa di terima pegawai lebih optimal. “Misalnya PNS golongan Eselon IV itu cuman di butuhkan 4 orang di setiap OPD dan harus menjabat, jadi ketika ada tugas semuanya terbagi habis dan enggak ada lagi supaya TPP itu terbagi dengan Optimal,” Demikian Rakhmadi. (rf218)