KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Pemerhati Pemerintahan dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menyebut Gubernur Kaltim Isran Noor harusnya bersikap professional terkait pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) yang akan dilantik siang nanti (16/7/2019) di Jakarta. 

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil alih pelantikan Sekda Kaltim Abdullah Sani  di Gedung A Lantai III Kantor Kemendagri di Jakarta Pusat, pukul 13.30 WIB.

Menurut Herdiansyah, pelantikan yang diambil alih oleh Kemendagri, tidak bisa dipersoalkan karena sudah berdasarkan ketentuan pemerintah. “Ya memang sudah seperti itu aturannya. Seandainya dari awal proses seleksi mengedepankan profesionalisme dan kemampuan calon yang diseleksi berdasarkan nilai tertinggi dan dilakukan secara terbuka, saya pikir tak akan jadi masalah seperti ini. Sesuatu yang dimulai dengan bermasalah, ke depannya bisa dipastikan akan terus bermasalah,” sebutnya.

Apalagi terkesan ada proses pembiaran yang membuat kondisinya lebih meruncing. Padahal, Kaltim saat ini butuh koordinator untuk kinerja di sisi aspek internal Pemprov. Kalau nantinya harus bekerja berdampingan, pasti ada ketidakharmonisan padahal kinerja gubernur harusnya selaras dengan kinerja Sekda. Publik tentu menjadi pihak pertama yang dirugikan. Kemudian berikutnya, tentu saja ASN di lingkunganPemprov Kaltim. “Akan berujung tarik-menarik yang membuat terbentuknya dua kubu yang mendukung masing-masing pihak. Belum lagi yang memihak wakil gubernur,” sebutnya.  

Padahal keinginan publik adalah keduanya bisa akur demi tujuan pembangunan bersama dan pelayanan publik.  “Harus ada kompromi politik dengan komunikasi yang lebih intens, seandainya Pak Abdullah Sani resmi menjabat Sekda dengan Pak Gubernur Isran Noor,” tandasnya. (*)

Penulis: */Adhy Abdhian

Editor: Aspian Nur