KORANKALTIM.COM, TANJUNG SELOR – Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 terus bergulir. Di Kalimantan Utara (Kaltara) terdapat tiga pemerintah daerah bakal melaksanakan penerimaan abdi negara. Yakni, Pemprov Kaltara, Pemkab Malinau, dan Tana Tidung.

Gubernur Irianto Lambrie mengatakan dua daerah lainnya, yakni Bulungan dan Tarakan tidak mengusulkan formasi karena alasan penganggaran. Sementara untuk Pemprov Kaltara, dengan jumlah pegawai yang belum ideal, kembali mengusulkan sekitar 3.000 formasi sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK).

Plt Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kaltara, Burhanuddin mengatakan untuk Kaltara, sebanyak 1.818 formasi telah tervalidasi dan ditayangkan di e-formasi. Artinya, tahapan usulan yang masuk di BKN oleh BKD Kaltara sesuai dengan mekanisme yang ada. “Artinya peluang kita mendapatkan jatah CPNS cukup besar,” ujarnya, Selasa (6/8/2019).

Meski telah tervalidasi, angka tersebut bukanlah angka yang diperoleh sebagai kuota CPNS untuk Pemprov Kaltara. Daerah masih menunggu informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), soal kuota yang diberikan.

“Saat ini kita menunggu berapa kuota yang kita dapatkan. Biasanya dari angka validasi itu dibagi tiga untuk selanjutnya jadi kuota. Kita berharap setidaknya dapat 500 formasi untuk penerimaan CPNS tahun ini. Tapi tetap menunggu petunjuk selanjutnya dari pusat,” terangnya.

Dibeberkan Burhanuddin, meski 1.818 formasi telah divalidasi, kebutuhan ASN bagi provinsi ke-34 ini masih jauh dari angka ideal. Oleh sebab itu, usulan penerimaan tetap akan disampaikan setiap tahunnya. “Kebutuhan ideal kita itu sebanyak 7.621 pegawai, sementara baru 3.938 yang ada saat ini. Jadi masih butuh banyak tambahan karena tetap belum ideal. Kita belum tahu berapa kuota yang diberikan tahun ini, tapi kemungkinan dibawah angka yang sudah divalidasi,” bebernya.

Terkait formasi yang paling banyak terbuka dalam penerimaan tahun ini, sesuai validasi tersebut masih di dominasi tenaga pendidikan dan kesehatan termasuk tenaga penyuluh. Namun Plt BKD menegaskan, rincian formasi masih belum bisa dipastikan. “Petunjuk pastinya tetap dari pusat. Kita hanya menerima informasi dari BKN,” tegasnya.

Adapun, dari sisi persiapan, pemprov sudah 100 persen. Apalagi sejak 2015, sudah tiga kali menyelenggarakan seleksi CPNS yang terbilang sukses dan lancar. “Kita sudah siap tidak ada masalah. Masalah anggaran juga sudah disiapkan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, untuk rencana pelaksanaan seleksi ASN pada Oktober 2019 akan dibuka dengan dua jenis pilihan, yakni seleksi CPNS dan P3K Tahap Kedua.

Jumlah kebutuhan ASN nasional 2019 mencapai 254.173 orang yang mencakup 100.000 ribu formasi CPNS dan 100.000 formasi P3K Tahap Kedua. Sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi P3K Tahap Pertama.

BKN menyiapkan 108 titik lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah. (*)

Penulis: */Korankaltara