KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Dua terminal milik Pemkot Samarinda yang dibangun dengan anggaran fantastis berakhir sia-sia karena tak kunjung dioperasikan dengan sejumlah alasan. 

Kedua terminal tersebut adalah terminal barang atau yang biasa dikenal dengan jembatan timbang di Jalan HM Rifaddin depan Stadion Utama Palaran, dan terminal di Kelurahan Bukit Pinang. Saat ini kondisi kedua terminal itu nyaris sama,  dipenuhi semak belukar dan ilalang tinggi yang tumbuh menutupi bangunan seluas puluhan hektare tersebut.

Untuk terminal barang di Kecamatanan Loa Janan Ilir, masih terdapat dua orang yang ditugaskan berjaga di lokasi yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda itu. 

Petugas Dishub Samarinda, Sri Jumiati, yang rutin menjaga terminal tersebut setiap harinya mengaku tugasnya hanya membersihkan kawasan tersebut. “Paling bersihkan rumput dan buang sampah. Itu saja,” kata Sri.

Sementara saat malam hari, giliran pria paruh baya bernama Arsyad yang menjaga bangunan seluar 10 hektare tersebut. Bangunan itu sendiri menelan dana Rp30 miliar lebih sejak awal dikerjakan pada tahun 2003. Ada sekitar tujuh gedung yang berdiri di lokasi tersebut, mulai dari pos, gudang, gedung penginapan hingga jembatan timbang itu sendiri.

Di terminal yang dibangun di Kelurahan Bukit Pinang, pemandangannya tak berbeda jauh. Bangunan yang menghabiskan anggaran Rp10 miliar lebih itu justru ditanami ubi-ubian, pohon pepaya dan menjadi kebun mawar oleh warga sekitar. Setidaknya ada lima bangunan dikawasan tersebut, mulai dari pos, kantor,musala, dan terminal.

Saat dikonfirmasi Kabid Sarana dan Prasarana Dishub Samarinda, Romiansyah membeberkan sejumlah alasan mengapa terminal barang/jembatan timbang di depan Stadion Palaran tidak dapat difungsikan. Ia menyebut desain akses keluar dan masuk terminal tidak memungkinkan untuk  dilewati truk-truk dan kendaraan besar. “Karena sudutnya itu hampir 45 derajat. Kalau dipaksakan pasti akan menyangkut,” jelas Romi.

Kendati jelas tak bisa dilewati, Romi menyebut ada sejumlah pihak yang sudah mengkomunikasikan perkara pengambil alihan aset tersebut. Di antaranya Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda yang berniat menjadikan lokasi tersebut sebagai pos Pemadam Kebakaran (Damkar). “Tapi kami masih tunggu proposal lanjutan dari BPBD. Jadi belum terealisasi,” tutupnya. (*)

Penulis: */Permata S Rahayu

Editor: Aspian Nur