KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Isu ketahanan pangan saat ini menjadi salah satu perhatian serius pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam hal penyediaanya. Terlebih di Kaltim yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) dalam beberapa tahun ke depan akan mendapat banyak sorotan terkait hal tersebut.

Atas dasar itu, Wali Kota Samarinda, Sjaharie Jaang mengakui Samarinda sebagai ibu kota Kaltim bukanlah daerah produsen bahan pangan sebagaimana sejumlah daerah lain di Indonesia. Bahkan, Samarinda jelas Jaang sangat ketergantung atas pemenuhan pangan dari daerah produsen pangan seperti pulau Sulawesi dan Jawa.

Hal tersebut diungkapkan Jaang saat membuka seminar nasional dan diskusi publik yang mengangkat tema “Penguatan Regulasi Ketahanan Pangan dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota Negara” yang diselenggarakan di Swiss BelHotel, Samarinda, Rabu (11/3/2020) kemarin.

Angka ketergantungan bahan pangan di Samarinda kepada daerah produsen pangan cukup tinggi hingga tembus 73 persen. Artinya, hampir sebagian besar kebutuhan pangan warga Samarinda mengandalkan hasil dari daerah lain di luar Kaltim. 

Namun, meski demikian kata Jaang, ketahanan pangan Samarinda jika dilihat dari sisi ketersediaan dan cadangan bahan pangan, sangat tercukupi hingga lebih 100 persen. “Kemampuan Samarinda dalam hal pemenuhan atas ketersediaan pangan yang berada di atas 100 persen ini tetaplah menjadi riskan dalam mempertahankan ketahanan pangan,” kata Jaang.

Presentasi ketergantungan Samarinda dengan daerah hinterland atau pedalaman penyedia pangan yang berada di angka di atas 50 persen menunjukan masih banyak yang harus dibenahi di Samarinda, terutama terkait jaringan distribusi, perbedaan harga yang mencolok, dan peran tengkulak yang begitu dominan.

Jaang berharap ada regulasi tepat yang dirumuskan dan dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam hal mengambil kebijakan. “Artinya, pemerintah nantinya dapat hadir dalam pemenuhan kebutuhan dasar terutama pangan bagi warganya,” tambah Jaang.

Regulasi tersebut juga sangat penting untuk mengatur berbagai persoalan yang kerap terjadi dalam hal penyediaan pangan, mulai dari stabilitas harga, pasokan dan jaringan distribusi, serta penguasaan atas struktur pasar oleh beberapa pedagang.

Terkait Kaltim yang akan menjadi IKN, posisi Samarinda menjadi sangat strategis, karena akan menjadi sandaran kehidupan baru sebagai salah satu kota penyangga IKN. “Saat kita bicara indeks pembangunan manusia, sangatlah tidak mungkin kita menafikan kondisi pangan kita, oleh sebab itu, bicara tentang ketahanan pangan, kita tidak bisa lagi untuk berfikir dan bertindak secara parsial, sendiri-sendiri dan ego sektoral. Kita harus melakukan bersama-sama dari sudut pandang yang komprehensif, terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan,” jelas Jaang. 

Hadir sebagai narasumber seminar kemarin, Sri Setyadji, Yovita Arie Mangesti, Krisnadi Nasution, Endang Prasetyawati, Budiarsih, dan Syofyan Hadi. Adapun moderator ialah Desman Minang Endianto. (*)

Penulis: */Maruly

Editor: Aspian Nur