JAKARTA - Pengelolaan SMA/SMK tetap menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini menjadi simpulan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi nomor perkara 31/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh sejumlah warga Surabaya, Jawa Timur.

Pemohon ingin agar pengelolaan SMA/SMK menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Sementara, dalam pasal yang digugat, yakni Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyiratkan bahwa kewenangan tersebut ada pada pemerintah provinsi.

Namun, MK menolak permohonan tersebut.

“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Arief Hidayat dalam persidangan yang digelar di MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/7).

Dalam pertimbangannya, MK mengacu pada putusan Nomor 30/PUU-XIV/2016. Dalam putusan itu telah dipertimbangkan mengenai kriteria pemberian kewenangan urusan pemerintahan konkuren kepada provinsi atau kabupaten/kota atau tetap dipegang oleh pemerintah pusat berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.

Hal itu, menurut MK, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana alasan Pemohon.

Namun, putusan MK atas uji materi ini tidak utuh disepakati oleh sembilan hakim konstitusi. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan pendapat berbeda (dessenting opinion).

Menurut Saldi, pengelolaan pendidikan SMA/SMK dapat dilakukan tidak hanya oleh pemprov tetapi juga oleh pemkab, asalkan daerah tersebut sudah mampu memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Saldi, perpindahan kewenangan dari pemprov ke pemkab juga sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya mendorong, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan, dan peran masyarakat.

“Kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dapat dilakukan bukan hanya oleh pemerintah daerah provinsi melainkan juga pemerintah kabupaten/kota yang sudah mampu secara mandiri melaksanakan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah di daerahnya, Oleh karena itu seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan,” kata Saldi.

Pada Rabu (8/6) lalu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pernah memberikan keterangan ke MK atas uji materi tersebut.

Menurut Risma, pengelolaan SMA/SMK lebih baik jika dipegang oleh Pemerintah Surabaya, bukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Itu harus memang diberikan kepercayaan daerah. Bupati, wali kota, harus dipaksa bertanggung jawab kepada pemberdayaan manusia yang ada di kota (masing-masing),” kata Risma dalam persidangan. (kc)