SAMARINDA - Gelaran Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP Partai Hanura pada 4-6 Agustus 2017 di Bali menjadi momentum strategis dalam rangka konsolidasi nasional menghadapi agenda agenda politik ke depan.  

Baik pemilukada serentak, maupun pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden 2019 mendatang.   

Hal ini juga menjadi penting karena pasca pengesahan undang-undang pemilu mengalami banyak perubahan. Termasuk ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang naik menjadi 4 persen.

"Menjadi tantangan tersendiri bagi kami di daerah untuk kemudian berkontribusi positif dalam rangka sukses bisa mencapai empat besar di parlemen nantinya," terang Ketua DPD Gerakan Muda Hati Nurani Rakyat (Gema Hanura) Kaltim Mudiyat Noor seperti dilansir Eksposkaltim.com.  

Ia mengatakan bahwa, pengurus DPD sebagai organisasi otonom di tingkat provinsi pada prinsipnya bertanggung jawab sepenuhnya untuk membesarkan nama partai. 

"Dan senantiasa menjadi pelopor dalam menggalang kekuatan unsur kepemudaan yang ada di Kaltim," jelasnya.

Terkait rapimnas kali ini ia berharap mampu melahirkan gagasan yang strategis dalam menyiapkan kader serta menyusun strategi pemenangan menghadapi agenda agenda politik ke depan yang sudah di depan mata. 

"DPP juga kami harapkan senantiasa memberikan ruang sebesar-besarnya bagi kader sendiri untuk bertarung di perhelatan politik di semua tingkatan," jelasnya. 

Diketahui, pada pemilu 2014, Hanura menduduki posisi buntut di parlemen yakni urutan ke 10 perolehan kursi. 

"Kita tidak inginkan ini terjadi lagi pada pemilu berikutnya, ini menjadi salah satu bahan evaluasi dalam rangka memaksimalkan mesin mesin politik guna mampu mencapai target posiisi empat besar yang kita harapkan di pemilu 2019 mendatang," ujarnya.  

"Kami yang ada di daerah senantiasa tetap optimis, kedepan mampu menjadikan partai hanura sebagai partai pemenang di setiap perhelatan politik dengan semangat “Solid Merakyat”," sambungnya. (ekc)