Rabu, 07/02/2018
Rabu, 07/02/2018
Bahari Joko Susilo
Rabu, 07/02/2018
Bahari Joko Susilo
TENGGARONG – Defisit anggaran masih melanda Kutai Kartanegara. Di tengah anggaran yang minim, Pemkab Kukar tetap berupaya agar pembanguan tertap berjalan.
Pada 2018 ini, telah dirumuskan apa saja yang menjadi fokus pembangunan, yakni masalah pendidikan, kesehatan, dan perbaikan jalan.
“Kalau pendidikan itu biasanya kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB). Kemudian kalau jalan bersipat perbaikan atau peningkatan, tidak ada pembangunan baru. Tapi teknisnya itu di masing-masing OPD,” ungkap Kabid Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda, Bahari Joko Susilo.
Selain dari keuangan daerah, pembanguan juga bersumber dari pihak ketiga. Misalnya dengan mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Dengan adanya CSR perusahaan tentu sangat positif bagi masyarakat. Tentunya ini akan kita dukung dan bisa dilakukan di setiap kecamatan, sehingga infrastruktur sarana prasarana baik aksesibilitas maupun untuk kesehatan dan pendidikan tetap bisa dilakukan dengan dana CSR perusahaan,” pungkasnya.
Menurutnya, awal tahun ini biasanya belum dilakukan kegiatan fisik karena masih pada tahapan proses penyusunan RKPD.
“Saat ini sedang dalam proses penyusunan RKPD, juga LKPJ LPPD dalam proses, ini diharuskan pada akhir maret nanti sudah selesai,” katanya. (hei)
Bahari Joko Susilo
TENGGARONG – Defisit anggaran masih melanda Kutai Kartanegara. Di tengah anggaran yang minim, Pemkab Kukar tetap berupaya agar pembanguan tertap berjalan.
Pada 2018 ini, telah dirumuskan apa saja yang menjadi fokus pembangunan, yakni masalah pendidikan, kesehatan, dan perbaikan jalan.
“Kalau pendidikan itu biasanya kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB). Kemudian kalau jalan bersipat perbaikan atau peningkatan, tidak ada pembangunan baru. Tapi teknisnya itu di masing-masing OPD,” ungkap Kabid Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda, Bahari Joko Susilo.
Selain dari keuangan daerah, pembanguan juga bersumber dari pihak ketiga. Misalnya dengan mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Dengan adanya CSR perusahaan tentu sangat positif bagi masyarakat. Tentunya ini akan kita dukung dan bisa dilakukan di setiap kecamatan, sehingga infrastruktur sarana prasarana baik aksesibilitas maupun untuk kesehatan dan pendidikan tetap bisa dilakukan dengan dana CSR perusahaan,” pungkasnya.
Menurutnya, awal tahun ini biasanya belum dilakukan kegiatan fisik karena masih pada tahapan proses penyusunan RKPD.
“Saat ini sedang dalam proses penyusunan RKPD, juga LKPJ LPPD dalam proses, ini diharuskan pada akhir maret nanti sudah selesai,” katanya. (hei)
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.