TANJUNG REDEB - Akumulasi berbagai faktor menjadi penyebab kerusakan biota laut semakin tinggi dari tahun ketahun. Pola tangkap yang berdampak pada rusaknya habitat menjadi faktor utama sekaligus tertinggi. Di area seluas 1,2 juta hektare (ha) menjadi persoalan tersendiri dalam hal pengawasan. Sementara daerah masih berkutat pada persoalan klasik seperti kekurangan personel, pembiayaan dan minimnya dukungan provinsi dan pusat.

“Saya akui pada saat kewenangan ini masih berada di daerah, pemerintah daerah juga tidak bisa maksimal mengawasi. Apalagi setelah kewenangan ini berpindah. Jadi saya harapkan kalau daerah tidak bisa mengawasi lagi, provinsi dan pusat tentu harus lebih meningkatkan pengawasan lebih maksimal lagi,” ungkap Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo, kemarin.

Ketersediaan bahan tangkap langsung komoditas laut Berau yang semakin berkurang juga diperparah dengan masuknya nelayan luar yang parahnya menggunaan pola tangkap yang tak ramah lingkungan dan tak terawasi.

Ambisi mendapatkan hasil tangkap dengan cara cepat, mudah dan menghasilkan lebih banyak menjadi salah satu alasan terjadinya kerusakan terus meluas setiap tahun. Wilayah tangkap yang terus menjauh dari bibir pantai dibarengi dengan kerusakan habitat laut yang lebih luas.

Sementara itu, Pemprov Kaltim yang paling berwenang dalam hal pengawasan, oleh banyak kalangan dianggap belum menunjukan kinerja yang diharapkan. Sehingga Berau semakin kesulitan mengamankan wilayah perairan lautnya.

Paska pengalihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi, otomatis perairan Berau saat ini tidak mendapatkan pengawasan dari daerah dan celah lebih terbuka untuk pelaku pencurian hasil laut dan nelayan nakal. 

Walaupun kewenangan ini telah dibatasi, Wabup Agus Tantomo menegaskan pemerintah daerah tetap berupaya mengawasi dan menjaga ekosistem perairan laut yang ada. Upaya yang dilakukan dengan menyatakan perang terhadap illegal fishing dan perdagangan telur penyu serta mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur larangan penangkapan ikan jenis pari dan hiu.

“Jadi saya instruksikan kepada para pedagang dan pembeli untuk tidak membeli ikan hasil bom. Karena penangkap ikan ini masuk dalam kategori illegal sehingga bisa dipidanakan. Dan langkah ini telah terbukti dan berhasil,” jelasnya. (ind)