TANJUNG REDEB – Bupati Berau Muharram menganggap kebijakan Pemerintah Pusat yang melarang pemerintah daerah mengangkat guru honorer kurang tepat. Kenyataan di lapangan, Kabupaten Berau masih kekurangan tenaga pendidik, sementara pusat tidak bisa menawarkan solusi apapun.

“Kalau kenyataannya masih banyak sekolah kekurangan guru, dan hasil evaluasi masih memungkinkan untuk kita menambah, masa saya sebagai bupati yang bertanggung jawab atas pendidikan di Berau membiarkan hal itu, itu namanya mengorbankan anak kita,” katanya kemarin.

Berbeda jika larangan itu diperuntukkan untuk tenaga non fungsional. “Kalau non fungsional tidak jadi masalah, kalau seperti tenaga medis dan guru bagaimana tanggung jawab saya sebagai bupati, tentu tidak bisa sepenuhnya bisa kita turuti,” jelasnya.

Muharram pun mengaku tidak masalah jika suatu saat dirinya mendapatkan teguran hanya karena mengangkat guru honorer. Sebab, kata dia, keluhan yang disampaikan masyarakatnya tidak ditujukan kepada presiden melainkan bupati.

 “Saya sempat ditegur mengangkat, tapi saya jawab bagaimana kalau tidak diangkat, tidak ada yang isi? Mereka diam saja. Silakan aja ditegur, tapi carikan dong solusinya,” tukasnya.

Dia mengaku belum menerima edaran terkait kebijakan itu. “Sampai sekarang saya belum ada dapat juga edaran pelarangan daerah merekrut guru honorer tersebut. Yang pastinya, kita di daerah menginginkan bagaimana agar sekolah yang ada tetap memiliki tenaga pengajar,”pungkasnya. (ind)