SENDAWAR – Rencana penerapan Full Day School (FDS) atau sekolah sepanjang hari penuh, dengan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) sejak pukul 06.45-15.00, menuai protes oleh sejumlah sekolah di pedalaman Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Para kepala sekolah dan guru beralasan, sistem pendidikan FDS belum bisa diterapkan di desa, karena dari segi sarana prasarana sekolah belum menunjang.

“Murid selama sehari penuh berada di sekolah, sedangkan sekolah  yang ada di sini masih sangat kekurangan sarana prasarana belajar mengajar. Terutama ruang kelas, guru, dan sarana penunjang lainnya,” jelas Kepala SDN 016 Kampung Pering Talik, Kecamatan Bongan, Boby Rahman saat dihubungi Koran Kaltim, Selasa (11/7).

Boby belum lama ini mengikuti konvensi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan di Jakarta. Dalam kesempatan itu, secara pribadi dia menolak FDS. 

Boby mengaku telah menjalani sebagai pendidik di sekolah pedalaman daerah bertahun-tahun. Kondisi serba kekurangan sarana prasana sekolah, membuat sistem tersebut belum bisa diterapkan. “Kecuali untuk sekolah di perkotaan. Selain sarana prasarana, ekonomi orang tua murid juga menjadi penunjang. Murid seharian di sekolah, pembiayaan konsumsi dan sebagainya menjadi masalah besar,” tegasnya.

Selain itu, kata Boby, FDS hanya akan menjauhkan murid dari alam sekitarnya. Karena selama seharian berada di kelas, murid jauh dari interaksi dengan alam lingkungannya.

“Kalau alasan menerapkan FDS untuk menjadikan pendidikan berkarakter, itu klasik. Karena selama ini di SDN 016 Bongan, pendidikan karakter sudah lama kami terapkan. Yakni dengan memperkuat (integrasi) mata pelajaran agama, Pancasila, dan budi pekerti. Tiga mata pelajaran itu setiap hari diterapkan di sekolah kami,” ujarnya. 

Kepala SDN 012 Kampung Sendawar/Karangrejo, Kecamatan Barong Tongkok, Sulamiah juga menyabut FDS belum bisa diterapkan di sekolah yang ia pimpin. “Belum bisa diterapkan dalam waktu setahun atau dua tahun ke depan. Lihat saja kondisi sarana prasarana penunjang sekolah kami, masih kekurangan, termasuk tenaga pengajar,” jelasnya.

Selain masih kurang prasarana pendukung, FDS memang tidak bisa secepatnya diterapkan di daerah pedesaan. Urusan finansial orangtua murid, juga perlu difikirkan.

“Murid berada di sekolah sehari penuh, berarti harus didukung dengan konsumsi dan akomodasi memadai. Karena selama satu hari murid menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi memang belum bisa diterapkan di daerah,” bebernya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kubar, Ampeng berkata penerapan sistem FDS untuk sekolah di daerah, perlu persiapan matang dalam sarana prasana penunjang. Karena, untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), hingga 2017 ini, baru sebagian kecil sekolah yang mampu menerapkannya.

“Perlu penyiapan sarana prasarana pendukung ketika akan diterapkan sistem FDS. Minimal ada penyiapan anaggaran tambahan.  Perlu diketahui bahwa pada 2017 ini untuk penerapan sistem UNBK, dari 23 SMA dan SMK se-Kubar, hanya 20 persen yang sudah melaksanakannya. Alasannya,

sejumlah sekolah itu belum ada sarana prasana pendukung utama,” ungkapnya. (imr)