BALIKPAPAN - Anak-anak usia sekolah yang menjadi korban gempa di Sulawesi Tengah berkesempatan melanjutkan pendidikannya di kota Balikpapan. Hanya saja prosesnya harus dikoordinasikan antar daerah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Muhaimin mengatakan, anak-anak yang berstatus pengungsi itu memiliki Data Pokok Pendidikan atau Dapodik yang merupakan sumber data utama pendidikan nasional.

“Kalau mau pindah, maka Dapodik asalnya dicabut dulu, kemudian dipindahkan ke tempat atau daerah yang dituju. Hanya saja kan itu tidak bisa dilakukan karena kondisi di daerah bencana yang belum normal,” kata Muhaimin (15/10).

Sehingga Disdikbud bersama tim tanggap darurat bentukkan Pemkot Balikpapan melakukan pendataan awal. “Kan mereka ada di pengungsian, ada juga yang ikut keluarganya. Itu didata dulu, lalu kami minta arahan dari Kemendikbud pada Kamis nanti,” lanjutnya.

Langkah itu dilakukan agar ke depan tidak bermasalah, misalnya Dapodik yang tidak muncul ketika pelaksanaan ujian nasional karena belum dipindahkan atau datanya masih ikut di sekolah yang lama. Sehingga pemindahan Dapodik tersebut yang paling utama dikoordinasikan ke Kemendikbud.

Termasuk jumlah rombel (rombongan belajar) dimana untuk SD sebanyak 32 peserta didik per kelas dan dan SMP 36 peserta didik per kelas. “Kalau anak-anak pengungsi itu mau sekolah, tentunya kan mencari sekolah terdekat,” ucapnya.

Sehingga Disdikbud mencoba mencari solusi seperti diskresi karena kondisi darurat. Diskresi itu, kata Muhaimin, seperti rombel SMP 36 peserta didik bisa ditambah menjadi 40 peserta didik khusus untuk menampung anak-anak pengungsi.

“Dua hal itu yang akan kami konsultasikan, yang pertama Dapodik dan kedua persoalan rombel. Hanya saja, kami masih menunggu hasil dari pendataan pengungsi yang ada di kota ini, baik di pengungsian maupun yang ditampung atau ikut keluarganya,” tukas Muhaimin.

Pendataan itu, lanjut Muhaimin, juga untuk mengetahui, apakah anak-anak tersebut akan bersekolah di kota Balikpapan secara permanen atau hanya sementara saja. “Kalau sementara, bisa kami tampung. Tapi jika sifatnya permanen, maka hubungannya ke Dapodik dan rombel tadi,” jelasnya.

Sehingga ketika akan bersekolah secara tetap atau permanen, maka juga berhubungan dengan Kependudukan dan Catatan Sipil. “Kecuali kalau mau masuk di Sanggar Kegiatan Belajar, ya nggak masalah. Cuma ijazahnya bukan sekolah normal tapi paket kesetaraan,” tandas Muhaimin. (hn)