SENDAWAR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Aliansi Indonesia Kutai Barat (Kubar), meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim cermat meneliti dan melihat kembali track record (rekam jejak) dari para bakal calon komisioner Panwaslu Kubar, yang telah masuk dalam enam besar dari 15 peserta melalui sejumlah tes yang dilakukan oleh Tim Seleksi (Timsel) Bawaslu Kaltim sejak 13 Juli lalu.

Sekretaris DPC Aliansi Indonesia Kubar, Bachtiar menegaskan, pihaknya yang merupakan pemantau dalam Pilkada Kubar 2016 lalu, khawatir diantara enam nama yang lolos dan masuk dalam enam besar calon Komisioner Panwaslu Kubar itu, terindikasi ada yang merupakan kader atau masih berafiliasi dengan salah satu partai politik (Parpol).

“Ini merupakan indikasi dari kami. Yang lebih tahu adalah KPU yang pasti memiliki dokumen para calon legislatif (Caleg) tahun 2014 lalu. Nah yang dipertanyakan apakah saat masuk dalam perekrutan Timsel Bawaslu oknum terindikasi sudah mengundurkan diri dari parpol?” tegas Bang Jhay, sapaan akrab Bachtiar kepada Koran Kaltim di Sendawar, Minggu (30/7) di Sendawar.

Jhay menyebut, independensi adalah mutlak sebagai persyaratan bagi calon anggota panwaslu. Karena itu, komisioner panwaslu tidak boleh jadi kader dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.

“Calon tidak menjadi anggota parpol atau ketika mendaftar sudah mundur dari lima tahun sebelumnya. Ini bukan anti partai tapi supaya netral,” bebernya.

Dia juga menambahkan, calon komisioner panwaslu harus memiliki integritas. Menurutnya, Bawaslu Kaltim agar meneliti lebih dalam terhadap enam nama calon Komisoner Panwaslu Kubar yang saat ini telah masuk enam besar tersebut.

“Kami minta agar Bawaslu Kaltim kembali meneliti lebih jauh terhadap enam nama itu. Hal ini agar ketika diantara enam nama tersebut nantinya dilantik menjadi Komisioner Panwaslu Kubar, tidak menjadi ‘masalah’ ditengah perjalanan tugas. Utamanya sebagai netralitas dalam pemilu,” ujarnya.

Jhai berharap, Komisioner Panwaslu Kubar yang terpilih, menjaga netralitas dan memiliki pengetahuan soal hukum administrasi Pemilu. Hingga berita ini diturunkan, KPU Kubar belum berhasil dikonfirmasi. Upaya konfirmasi Koran Kaltim berulang menghubungi Ketua KPU Kubar FX Irianto sore kemarin, tetapi handphonenya tidak aktif. (imr)