TENGGARONG – Sebanyak 60 desa dari 193 desa se-Kutai Kartanegara sudah mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 1 tahun 2017. Hingga kemarin, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kukar masih sibuk mengurusi pencairan ADD.

“Sudah 60 desa yang sudah selesai urus pencairan ADD tahap I,”kata Kepala DPMD Kukar, Adinur kepada Koran Kaltim, kemarin.

Menurut Adinur, sebanyak 133 desa masih berproses melengkapi persyaratan pencairan pencairan ADD, seperti syarat pertanggujawaban ADD tahun sebelumnya, dan verifikasi dari kecamatan. 

“Sudah lima bulan aparatur desa belum gajian, jika proses pengajuan pencairan tidak selesai sampai awal cuti hari raya, maka proses akan dilanjutkan setelah lebaran nanti. Pemdes biasanya lambat melampirkan SPJ dan RAPBDes-nya, jika persyaratan lengkap, maka pencairan ADD sudah bisa bisa dilakukan,”ujar mantan Kepala Dispenda Kukar ini.

Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (P-Apdesi) Kukar, Mulyadi menjelaskan lambatnya proses pengajuan pencairan itu disebabkan regulasi yang berbeda dari tahun sebellumnya. 

“Banyak pertimbangannya, selain format SPJ berubah, kesiapatan aparatur birokrasi di kecamatan dan kabupaten juga jadi pertimbangan. Desa sudah siap mengajukan usulan dan harus diverifikasi oleh kecamatan ternyata kecamatannya tidak siap, di kecamatan sudah siap di Kabupaten ternyata belum siap,” ungkapnya.

Menurutnya harus ada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang disepakati untuk mempercepat pencairan ADD. “Namun yang terpenting regulasinya jangan berubah,” ujarnya. (ran)