KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Defisit anggaran masih akan dialami oleh Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2019 mendatang. Pasalnya APBD murni 2019 mendatang hanya ditaksir sekitar Rp 4,1 triliun saja sesuai usulan KUA-PPAS dari Pemkab Kukar.

“Penyampaian KUPA (KUA-PPAS, Red) sudah, tinggal dibahas saja. Asumsinya sekitar Rp 4,1 triliun. Ini berdasarkan asumsi dalam tiga tahun terakhir ini,” kata Salehuddin, Ketua DPRD Kukar.

Besaran APBD ini merupakan rangkaian krisis keuangan yang dialami Pemkab Kukar mulai 2015 silam akibat anjloknya dana bagi hasil (DBH) Kukar. Padahal sebelum itu, APBD Kukar selalu di angka Rp 7 triliun, bahkan hingga Rp 9 triliun.

Menurut Salehuddin, pembahasan soal APBD murni 2019 akan dimulai pekan ini dengan membahas KUA-PPAS dari Pemkab Kukar untuk kemudian disahkan. “Minggu ini kita fokus bahas itu karena memang kita juga dikejar target,” jelasnya.

Namun, kata politikus Golkar ini, Pemkab dan DPRD juga masih menunggu regulasi soal besaran DBH dari Kementerian Keuangan.  “Makanya kita juga menunggu semacam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) soal besaran DBH Kukar 2019 nanti,” ungkapnya.

Diharapkan dalam PMK yang ditunggu pekan ini ada peningkatan pendapatan bagi Pemkab Kukar. “Kita tunggu PMK itu, mudahan ada tambahan untuk Kukar di 2019 mendatang,” terangnya. (ami)