KORANKALTIM.COM, TENGGARONG  -  Dana transfer Kutai Kartanegara  masih dipangkas oleh Pemerintah Pusat meski kondisi keuangan Kukar belum kunjung membaik. 

Pemotongan dana transfer ini karena Kukar memiliki dana lebih salur hingga ratusan miliar rupiah.

Akibatnya, pemkab harus mencicil untuk membayar  dana lebih salur ini ke pusat dengan cara memotong dana transfer ke daerah. “Dana lebih salur, kita masih punya tanggungan sekitar Rp 300 miliar lebih,” kata Ketua DPRD Kukar, Salehuddin.

Dana lebih salur ini masuk sekitar 2014-2015 yang diberikan pusat ke Kukar. “Saya nggak tahu persis potongannya, tapi pemotongan ini dana transfer yang dikirim per triwulan,” katanya.

Hanya saja, ada kesepakatan DPRD dengan Bupati Kukar Edi Damansyah agar pemotongan ini tidak dilakukan untuk dana transfer triwulan pertama dan keempat. Khusus dana transfer triwulan keempat itu sangat diperlukan oleh daerah untuk gaji pegawai awal tahun anggaran selanjutnya.

Sebab untuk tahun anggaran baru, semua dokumen dan berkas untuk penggajian masih jalan sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan membayar gaji pegawai  Kukar.

Namun, kata Salehuddin, Kukar juga memiliki dana kurang salur. Kendati tidak bisa memastikan berapa sisa dana salur Kukar di 2018 ini, tapi pada 2017 lalu DPRD menerima informasi bahwa dana kurang salur Kukar sekitar Rp 1,2 triliun.

“Tapi sebagian besar sudah ditransfer, sudah dipakai bayar utang segala macam. Tapi masih ada dana kurang salur, sementara di sisi lain ada lebih salur. Impas saja sebenarnya,” beber Salehuddin. 

Penulis : */amin

Editor: M.Huldi