KORANKALTIM.COM, JAKARTA -- Jumlah kampus yang membuka Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) terus bertambah. 

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mengaku khawatir jika Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terus membuka dua fakultas favorit ini. Sebab, bisa membuat mutu pendidikan menjadi tidak baik. Tentunya, hal tersebut berpengaruh pada kualitas lulusan.

Ketua KKI Bambang Supriyatno mengatakan, jumlah FK dan FKG yang baru dibuka terus bermunculan. Terakhir ia menyebut Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) dan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membuka fakultas kedokteran.

Padahal, dia melanjutkan, moratorium pembukaan dua fakultas itu sebenarnya sempat dibuat pemerintah dan diberlakukan 2016 lalu. 

Saat itu, ia menyebut Kemenristekdikti mengeluarkan surat edaran No 2/M/SE/IX/2016 tertanggal 21 September 2016 mengenai moratorium pendirian FK dan FKG.

"Saat itu ada moratorium pembukaan prodi FK kecuali daerah terdepan, tertinggal, terluar (3T)," ujarnya saat ditemui di konferensi pers permohonan KKI untuk moratorium pembukaan FK dan FKG, di kantornya, di Jakarta, Rabu (19/6), dilansir dari republika.co.id.

Karena itu, pihaknya berharap Kemenristekdikti bisa melaksanakan aturan moratorium. Sebab, ia menyebut jika pembukaan FK dam FKG baru terus dilakukan dan terus berlanjut maka pihaknya cemas mutu FK dan FKG yang sudah ada menurun jadi tidak baik.

"Padahal kita menyadari, kalau mau bersaing dengan tenaga kerja asing, kualitas FK dan FKG harus ditingkatkan," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Sri Hananto Seno menambahkan, saat ini baik kampus swasta maupun negeri banyak yang mendaftar dan mengajukan pembukaan FKG baru misalnya di Riau.

"Padahal kami memandang mutu lulusannya. Kualitas FKG masih rendah, bahkan akreditasinya masih ada yang C," ujarnya.

Jika dibiarkan, ia menyebut lulusan FKG tidak bisa mengabdikan keilmuan  yang bermutu berstandar nasional dan internasional. Karena itu, ia menyebut dibutuhkan upaya peningkatan mutu untuk mendapatkan pendidikan FKG yang berkualitas tinggi.

"Apalagi kita menghadapi era globalisasi dimana dokter asing bermutu tinggi seperti Singapura akan masuk Indonesia. Jadi kalau tidak memperbaiki lulusan kita, maka dokter di Indonesia terlindas oleh mereka," ujarnya.

Ia menambahkan, sebenarnya pihak Kemenristekdikti sejak 2016 lalu menetapkan 10 provinsi yang tidak boleh membuka FKG. Kesepuluh provinsi itu yaitu DKI Jakarta, Jatim, Jabar, Jateng, DIY Yogyakarta, Banten, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bali, dan Sulawesi Selatan karena sudah banyaknya lulusan FKG. (*)