KORANKALTIM.COM, Jakarta, CNN Indonesia --Gugatan Tim BPN  Prabowo-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi menyebutkan, kenaikan gaji aparat negara sebagai salah satu  modus kecurangan petahana, Joko Widodo. 

Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menilai poin permohonan sengketa Pilpres 2019 yang mempersoalkan kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, asumsi belaka.

Menurutnya, tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus membuktikan bahwa kenaikan itu menimbulkan kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

"Kalau dikatakan gaji pegawai negeri naik atau bayar THR diasumsikan bagian dari kecurangan TSM, harus dibuktikan. Tidak bisa hanya mengemukakan secara asumtif," ujar Yusril saat ditemui di gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6), dikutip dari cnn.com.

Yusril menyebut selisih suara Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo-Sandi dalam pilpres mencapai 17 juta suara dan perlu dibuktikan bahwa jumlah itu mengalami peningkatan signifikan akibat kebijakan kenaikan gaji. 

"Berapa banyak sih jumlah pegawai negeri di seluruh Indonesia dan keluarganya? Ditunjukkan dong, misalnya dengan gaji pegawai negeri naik dan THR dikasih lebih awal, lantas terjadi peningkatan suara dari pegawai negeri," kata Yusril. 

Tak hanya sampai di situ, menurutnya, tim Prabowo juga harus memaparkan peningkatan suara akibat kenaikan gaji itu terjadi di wilayah mana saja. 

"Terjadi di mana? Sehingga kecurangan itu betul-betul secara terstruktur dan terukur. Tapi tidak bisa secara asumsi seperti itu," katanya. 

Yusril juga meminta tim Prabowo membuktikan bahwa imbauan mengenakan baju putih saat hari pencoblosan sebagai bentuk kecurangan --salah satu poin permohonan Prabowo lainnya-- karena tidak ada relevansi antara penggunaan baju putih dengan kecurangan.

"Apa hubungannya? Orang yang baju putih dan baju hitam itu pas di kotak suara gimana cara membuktikannya? Jadi ini masih asumsi-asumsi dan belum merupakan bukti yang harus dihadirkan di persidangan ini," ucapnya. 

Tim hukum Prabowo sebelumnya menyatakan Jokowi telah melakukan kecurangan secara TSM karena menyalahgunakan posisi sebagai petahana dengan menaikkan gaji PNS, TNI, Polri di masa Pilpres 2019. 

Kenaikan gaji ini dilakukan berdekatan dengan momentum dan waktu pencoblosan pilpres sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi preferensi pemilih yang menerima kenaikan gaji tersebut.

Kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen pada 2019 diumumkan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan nota keuangan RAPBN 2019, pada Agustus 2018. Kenaikan gaji tersebut merupakan yang pertama sejak 2015. 

Hanya saja, realisasi kenaikan baru terlaksana pada April 2019 setelah Peraturan Presiden yang mengatur kebijakan itu ditandatangani Jokowi. (*)