SAMARINDA – Menjelang pembahasan APBD Perubahan, nyatanya Pemkot Samarinda belum bisa menghirup napas panjang, sebab defisit anggaran masih menghantui kondisi fiskal anggaran daerah. Pasalnya hal ini merujuk pada kewajiban Pemkot Samarinda mengembalikan dana lebih salur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bernomor 62/PMK.07/2016 tentang Kurang Bayar dan Lebih Salur Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp171 miliar. 

Padahal APBD Samarinda Rp2,4 triliun, lama kelamaan kian menipis dengan berkurangnya DBH dengan sistem pembayaran Rp35-35-30 miliar. Menurut Asisten I Setda Kota Samarinda Hermanto mengungkapkan keadaan ini akan berlangsung hingga menjelang APBD murni 2018.

“Jangankan di perubahan, bahkan hingga murni tahun depan pun anggaran masih belum menggembirakan. Untuk tahun ini saja Pemotongan DBH sebesar 35 persen atau sekitar Rp 59 miliar. Di murni 2018 nanti, APBD bakal defisit lagi hampir Rp 173 miliar dari nilai yang sekarang,” sebut Hermanto. 

Selain itu, Pemkot Samarinda juga belum bisa melepaskan kewajibannya terhadap pembayaran utang yang sebelumnya mencapai Rp234 miliar. 

Terpisah Sekda Kota yang baru terpilih Sugeng Chairuddin, menyebutkan langkah untuk merasionalisasi anggaran menjadi opsi terbaik saat ini. 

“Selain itu beberapa kegiatan juga akan dibenahi meskipun sempat diusulkan dalam APBD murni 2017 karena kita harus menyesuaikan dengan keuangan yang ada,” jelasnya.

Sehingga penundaan kegiatan juga dimungkinkan terjadi, sebab menurut Sugeng kegiatan harus dirancang berdasarkan skala prioritas. Namun ia menegaskan segala kegiatan yang diprioritaskan tidak lepas dari Rancangan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

“Makanya nanti kita akan meyakinkan investor untuk turut serta membangun agar pembangunan tetap berjalan, kan bisa kerja sama atau melalui CSR (Corporate Sosial Responsibility) apalagi sebentar lagi kita akan bahas APBD Perubahan,” demikian Sugeng. (ms)