TENGGARONG - Plt Bupati Kukar Edi Damansyah menanggapi dingin isu yang berhembus dan menyebutkan dirinya melanggar komitmen yang dibangun bersama Bupati Kukar non-aktif Rita Widyasari. 

Edi diketahui melantik tujuh pimpinan OPD tiga hari yang lalu. Tapi, dari nama-nama yang dipromosikan tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan mantan Ketua Golkar Kaltim.

“Saya sudah mendengar info, terkait pelantikan tujuh OPD yang menyinggung diri saya, saya no koment,“ kata Edi, saat ditemui Koran Kaltim di Pendopo Wakil Bupati Kukar, kemarin.

Usai melantik tujuh pimpinan OPD dilingkup pemkab Kukar, Senin(8/1) lalu, Edi mengatakan proses pelantikan yang lama dari awal proses seleksi JPTP di tujuh OPD harus melalui prosedur yang cukup panjang. Sebelum diputuskan untuk dilantik mereka harus melalui beberapa proses ditingkat pusat. Selain itu harus berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terus berkoordinasi bidang Otonomi Daerah Kemendagri, sebagai evaluasi proses seleksi JPTP sudah sesuai aturan kepegawaian yang berlaku. 

Surat evaluasi dari Kemendagri selanjutnya di teruskan ke Pemprov Kaltim dan terbit surat pejabat hasil seleksi JPTP bisa dilantik.

Diberitakan sebelumnya melalui Ketua AMPG Kukar, Idham Khalid mengatakan, Plt Bupati dirasa mulai melanggar komitmen bersama Bupati Kukar non aktif Rita Widyasari, Edi telah melantih tujuh pimpinan OPD, yang ternyata beberapa OPD tidak sesuai dengan arahan Rita.

“Sekarang pak Edi menjabat sebagai Plt Bupati, dan tidak bisa diintervensi, tapi pak Edi selalu bicara Komitmen bersama Bupati Rita,” jelasnya. (ran/ami)