JAKARTA – Khofifah Indar Parawansa hingga saat ini belum memutuskan maju Pilgub Jawa Timur 2018. Sebab, dia masih memegang amanah sebagai Menteri Sosial. Pada saatnya nanti, jika momentumnya sudah tepat, Ketua Umum PP Muslimat NU ini mengaku, akan segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta izin.

Rabu (23/8) lalu, sepertinya momentum itu telah tiba. Khofifah dikabarkan menghadap presiden terkait hajatan lima tahunan tersebut. Namun, Khofifah membantah. Dia menyebut pertemuan itu tak lebih untuk memaksimalkan RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga).

Peneliti Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam menilai, jika benar Khofifah mengundurkan diri dari jabatannya, itu artinya dia tidak mendapatkan restu presiden. Menurut kalkulasi politik, langkah Khofifah akan bertarung di arena Pilgub Jawa Timur tanpa restu Jokowi.

Cukup banyak implikasi dan konsekuensi negatif yang harus ditanggungnya, khususnya terkait elektabilitas. “Pengaruh dan citra Jokowi sedang bagus-bagusnya di mata masyarakat. Jika Khofifah nekat maju tanpa restu presiden, maka akan merugikan dan memberi dampak cukup besar bagi elektabilitasnya,” kata Surokim kepada merdeka.com, Kamis (24/8).

Apalagi, lanjutnya, Jokowi juga menjadi salah satu patron kaum nasionalis yang juga besar jumlahnya di Jawa Timur. “Jelas situasi ini sulit bagi Khofifah,” ungkap dosen komunikasi politik Universitas Trunojoyo, Madura ini.

Menurut Surokim, faktor restu Jokowi tidak bisa dianggap remeh. Karena untuk Pilkada Jawa Timur, Partai Demokrasi Indensia Perjuangan (PDIP) akan berjuang mati-matian meraih kemenangan demi mengembalikan kehormatan partai.

Bagi PDIP, Jawa Timur saat ini menjadi salah satu benteng pertahanan dan marwah partai Kepala Banteng Moncong Putih. “Khofifah berada dalam posisi sulit sekarang. Rasanya sulit untuk membuat Jokowi berbeda haluan dengan DPP PDIP, dan sinyal itu sudah jelas ditunjukkan presiden bahwa Khofifah masih dibutuhkan dalam kabinet.”

“Ini harus dibaca cermat, apalagi kontes Pilgub Jatim ini tidak sekadar soal menang jabatan gubernur, tetapi juga menyangkut kehormatan PDIP, itu yang paling berat pengaruhnya jika tidak direstui presiden,” tambah alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini. (mdk)