Senin, 11/09/2017

Mau Tunjangan? Mobdin Harus Dikembalikan

Senin, 11/09/2017

MOBIL DINAS: Sejumlah mobdin yang terparkir di DPRD Kaltim. Anggota DPRD yang tidak menggunakan mobdin akan mendapat tunjangan transportasi. (Foto: Sabri/kk)

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Mau Tunjangan? Mobdin Harus Dikembalikan

Senin, 11/09/2017

logo

MOBIL DINAS: Sejumlah mobdin yang terparkir di DPRD Kaltim. Anggota DPRD yang tidak menggunakan mobdin akan mendapat tunjangan transportasi. (Foto: Sabri/kk)

SAMARINDA –  Sekwan DPRD Kaltim, Achmadi mengingatkan anggota DPRD Kaltim agar segera mengembalikan mobil dinas (Mobdin). Wakil rakyat yang tak mengembalikan mobdin dipastikan tidak akan mendapatkan tunjangan transportasi. 

“Aturan itu sudah jelas di PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD,” kata Achmadi kepada wartawan, Senin (11/9).

Dikata Achmadi, sejak Sekretariat DPRD melakukan penandatanganan kesepakatan pada Jumat (11/9)  lalu, sudah ada beberapa anggota dewan yang mengembalikan mobdin.  “Tadi ada beberapa lagi yang pengembalian mobil dinas,” ungkapnya.

Mereka yang tidak menggunakan mobdin akan mendapatkan tunjangan transportasi. Namun berapa jumlahnya belum bisa dipastikan dan kini masih dalam kajian dari lembaga independen.

Namun bila mengacu pada tunjangan transportasi untuk pejabat eselon II di Pemprov Kaltim, besaran tunjangan itu mencapai Rp14 juta per bulan. 

“Itu juga bisa jadi acuan di DPRD nanti. Namun yang pastinya, besaran tunjangan transportasi anggota dewan masih dihitung oleh PT Skopindo (lembaga independen, Red),” ungkapnya.

Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun mengatakan mobdin sebelum dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mobdin terlebih dahulu ke Sekretariat DPRD.

“Sebenarnya sudah diberlakukan sejak 1 September untuk penerimaan tunjangan dana trasportasi, namun  nilainya belum ada, sebab kita masih menunggu pergubnya,” katanya.

Sebelumnya,  kenaikan gaji dan tunjangan para wakil rakyat di Karang Paci--sebutan DPRD Kaltim, kini sedang dalam proses standarisasi penghitungan yang mengacu pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur.

Ketua Pansus perubahan hak keuangan anggota DPRD Kaltim, Dahri Yassin menuturkan pembahasan yang dilakukan anggota Pansus bersama dengan biro Hukum BPKAD Kaltim dan Biro Hukum Pemprov Kaltim adalah pembahasan final.

“Selain standarisasi penghitungan kenaikan gaji DPRD mengacu LKPJ Gubernur tahun 2015 dan 2016 dan standarisasi penghitungan kenaikan gaji DPRD juga mengacu pada hasil laporan audit Badan Pemeriksaan Keuangan,” kata Dahri kepada wartawan, Selasa (22/8) lalu. (sab)

Mau Tunjangan? Mobdin Harus Dikembalikan

Senin, 11/09/2017

MOBIL DINAS: Sejumlah mobdin yang terparkir di DPRD Kaltim. Anggota DPRD yang tidak menggunakan mobdin akan mendapat tunjangan transportasi. (Foto: Sabri/kk)

Berita Terkait


Mau Tunjangan? Mobdin Harus Dikembalikan

MOBIL DINAS: Sejumlah mobdin yang terparkir di DPRD Kaltim. Anggota DPRD yang tidak menggunakan mobdin akan mendapat tunjangan transportasi. (Foto: Sabri/kk)

SAMARINDA –  Sekwan DPRD Kaltim, Achmadi mengingatkan anggota DPRD Kaltim agar segera mengembalikan mobil dinas (Mobdin). Wakil rakyat yang tak mengembalikan mobdin dipastikan tidak akan mendapatkan tunjangan transportasi. 

“Aturan itu sudah jelas di PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD,” kata Achmadi kepada wartawan, Senin (11/9).

Dikata Achmadi, sejak Sekretariat DPRD melakukan penandatanganan kesepakatan pada Jumat (11/9)  lalu, sudah ada beberapa anggota dewan yang mengembalikan mobdin.  “Tadi ada beberapa lagi yang pengembalian mobil dinas,” ungkapnya.

Mereka yang tidak menggunakan mobdin akan mendapatkan tunjangan transportasi. Namun berapa jumlahnya belum bisa dipastikan dan kini masih dalam kajian dari lembaga independen.

Namun bila mengacu pada tunjangan transportasi untuk pejabat eselon II di Pemprov Kaltim, besaran tunjangan itu mencapai Rp14 juta per bulan. 

“Itu juga bisa jadi acuan di DPRD nanti. Namun yang pastinya, besaran tunjangan transportasi anggota dewan masih dihitung oleh PT Skopindo (lembaga independen, Red),” ungkapnya.

Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun mengatakan mobdin sebelum dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mobdin terlebih dahulu ke Sekretariat DPRD.

“Sebenarnya sudah diberlakukan sejak 1 September untuk penerimaan tunjangan dana trasportasi, namun  nilainya belum ada, sebab kita masih menunggu pergubnya,” katanya.

Sebelumnya,  kenaikan gaji dan tunjangan para wakil rakyat di Karang Paci--sebutan DPRD Kaltim, kini sedang dalam proses standarisasi penghitungan yang mengacu pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur.

Ketua Pansus perubahan hak keuangan anggota DPRD Kaltim, Dahri Yassin menuturkan pembahasan yang dilakukan anggota Pansus bersama dengan biro Hukum BPKAD Kaltim dan Biro Hukum Pemprov Kaltim adalah pembahasan final.

“Selain standarisasi penghitungan kenaikan gaji DPRD mengacu LKPJ Gubernur tahun 2015 dan 2016 dan standarisasi penghitungan kenaikan gaji DPRD juga mengacu pada hasil laporan audit Badan Pemeriksaan Keuangan,” kata Dahri kepada wartawan, Selasa (22/8) lalu. (sab)

 

Berita Terkait

Terbuka untuk yang Memiliki Kapasitas dan Isi Tas, DPW PKS Kaltim Buka Pendaftaran Bacalon di Pilkada Serentak 2024

Dapat Dukungan dari Pondok Pesantren Hidayatullah Ummu Quro Balikpapan, Isran – Hadi Kian Yakin Maju di Pilkada 2024

Golkar Balikpapan Siap Jalin Komunikasi dengan Partai Lain Jelang Pilkada Serentak

Siapkan SDM Jelang Pilkada, KPU Paser Buka Pendaftaran PPK dan PPS

Belum Ada Instruksi dari Pusat, DPC Gerindra PPU Belum Buka Pendaftaran

KPU Kukar Resmi Buka Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

KPU Resmi Perpanjang Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar 2024

Buka Pendaftaran Penjaringan Bacabup-Bacawabup untuk Pilkada 2024, DPD PAN Kutai Kartanegara Persilakan yang Berminat Mendaftar

Ingin Berkontribusi Bagi Daerah, Nidya Listiyono Ambil Formulir Pendaftaran Wali Kota Samarinda

KPU Kukar Persiapkan Perekrutan Anggota Badan Adhoc Jelang Pilkada, Diawali Sosialisasi Sebelum Buka Pendaftaran

Kabar Duka, Ketua Partai Demokrat Kutai Kartanegara Tutup Usia

Bawaslu Kaltim Putuskan PPK di 9 Kecamatan Dikenakan Sanksi Teguran Tertulis

Mengenal Ketua KPU Balikpapan Prakoso Yudho Lelono, Kelahiran Kebun Sayur yang Kini Mengawal Demokrasi

Hasil Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Pastikan Prabowo-Gibran Unggul Telak, Saksi Paslon 01 dan 03 Tolak Tanda Tangan

Sudah Hitung Formulir C1, PAN Klaim Sudah Dapat Kursi ke-8 DPR RI di Dapil Kaltim

Dua Partai Bakal Rebutan Kursi Ketua DPRD di Kutai Timur

Prediksi DPC Gerindra Kukar, Raih Tujuh Kursi di Pileg Tahun 2024

Kempo Kaltim Waspadai NTT di PON XXI/2024

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.