Rabu, 20/09/2017
Pemerintah Temukan 1,9 Juta Data Ganda
Rabu, 20/09/2017
ILUSTRASI
Berita Terkait
Berita Pilihan
Pemerintah Temukan 1,9 Juta Data Ganda
Rabu, 20/09/2017
ILUSTRASI
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mengantongi lebih 1,9 juta data kependudukan ganda. Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh menyebut data itu tak akan dicetak sebelum syarat terpenuhi.
“Ada data 1,9 juta penduduk yang merekam lebih dari sekali. Penduduk ini KTP-el dia tidak akan jadi sebelum yang bersangkutan melapor ke Dinas Dukcapil untuk memilih tinggal di alamat mana,” kata Zudan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa 19 September 2017.
Menurutnya, perlu koordinasi dengan masyarakat terkait data mereka. Sebab penunggalan data juga harus melalui ‘restu’ penduduk. Karena menyangkut tempat tinggal dan alamat yang valid.
Menurut Zudan, ada beberapa penyebab munculnya data ganda yang menghambat penunggalan. Pertama yakni urbanisasi, perpindahan penduduk yang membuat perekaman berulang. Kedua yakni permasalahan teknis, misal dalam proses perekaman mata perekam memakai contact lens. “Kami tidak bisa hapus tanpa persetujuan penduduk itu,” terangnya.
Sebelumnya, Zudan menjabarkan bahwa ada 4 juta data KTP-el yang tersendat dalam penunggalan. Data tersebut diduga ganda dan tengah disisir di Kemendagri. Pun demikian hingga saat ini, sudah sebanyak 175.949.127 WNI melakukan perekaman KTP elektronik. “Masih tersisa 9.300.584 jiwa atau 5,02 persen yang belum melakukan perekaman elektronik,” ucap Zudan. (mtv)
Pemerintah Temukan 1,9 Juta Data Ganda
ILUSTRASI
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mengantongi lebih 1,9 juta data kependudukan ganda. Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh menyebut data itu tak akan dicetak sebelum syarat terpenuhi.
“Ada data 1,9 juta penduduk yang merekam lebih dari sekali. Penduduk ini KTP-el dia tidak akan jadi sebelum yang bersangkutan melapor ke Dinas Dukcapil untuk memilih tinggal di alamat mana,” kata Zudan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa 19 September 2017.
Menurutnya, perlu koordinasi dengan masyarakat terkait data mereka. Sebab penunggalan data juga harus melalui ‘restu’ penduduk. Karena menyangkut tempat tinggal dan alamat yang valid.
Menurut Zudan, ada beberapa penyebab munculnya data ganda yang menghambat penunggalan. Pertama yakni urbanisasi, perpindahan penduduk yang membuat perekaman berulang. Kedua yakni permasalahan teknis, misal dalam proses perekaman mata perekam memakai contact lens. “Kami tidak bisa hapus tanpa persetujuan penduduk itu,” terangnya.
Sebelumnya, Zudan menjabarkan bahwa ada 4 juta data KTP-el yang tersendat dalam penunggalan. Data tersebut diduga ganda dan tengah disisir di Kemendagri. Pun demikian hingga saat ini, sudah sebanyak 175.949.127 WNI melakukan perekaman KTP elektronik. “Masih tersisa 9.300.584 jiwa atau 5,02 persen yang belum melakukan perekaman elektronik,” ucap Zudan. (mtv)
Berita Terkait
Copyright © 2024 - Korankaltim.com
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.