Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Fenomena langkanya LPG ukuran 3 kilogram (kg) di pasaran setiap bulan puasa hingga lebaran sepertinya terus terulang. Kondisi ini pun menjadi perhatian bagi kalangan legislatif di DPRD Berau.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengatakan, kondisi  tersebut terjadi lantaran penyaluran LPG 3 kg bersubsidi tidak tepat sasaran dan diduga pihak pangkalan tidak menjualnya ke masyarakat sekitar.

Padahal, aturan penjualan gas bersubsidi tersebut sudah jelas hanya boleh dilakukan oleh pangkalan atau agen resmi berdasarkan masing-masing wilayahnya. “Tapi kalau kita lihat di lapangan, pendistribusiannya tidak sesuai komitmen pangkalan," ujarnya.

Sebab, masih ada saja penjualan gas bersubsidi tersebut yang tidak sesuai aturan. Seperti dijual antara pembeli pribadi dengan jumlah yang banyak dan pada akhirnya menjadi salah satu faktor kelangkaan di beberapa titik di Kabupaten Berau.

"Satu orang membeli dengan jumlah yang banyak, tanpa di data lalu gas tersebut dijual kembali dengan harga yang jauh lebih mahal dari agen resmi. Akhirnya terjadi kelangkaan,” tegasnya.

Diketahui, sesuai dengan aturan pertamina bahwa pembelian gas bersubsidi akan dilakukan pendataan menggunakan KTP dan penjualan gas LPG 3 kg hanya pada agen atau pangkalan resmi.

Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kelangkaan serta permainan penimbunan gas elpiji subsidi. "Apabila sudah terjadi kelangkaan biasanya akan terjadi operasi pasar, mereka  juga pada ikut antre," ucapnya.

Politisi Partai Golkar tersebut meminta agar instansi terkait yakni Diskoperindag Berau dapat menelusuri penyebab kelangkaan gas 3 kg tersebut.  “Harus ada sanksi tegas jika ditemukan pengecer nakal yang mencari keuntungan,” pungkasnya. (Adv)

Editor: Maruly Z