SAMARINDA - Meski tersisa empat tahapan pembahasan anggaran sebelum masa bakti berakhir Anggota DPRD Kaltim Marthinus mengaku siap memaksimalkan bantuan anggaran kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kutai Kartanegara (Kukar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Hal ini disampaikannya saat melakukan reses atau serap aspirasi masyarakat belum lama ini.

Dikatakan dia, masalah pertanian dan perkebunan menjadi salah satu aspirasi di Kecamatan Sekolaq Darat, Kubar. Mereka minta agar dibantu peralatan modern untuk bertani.

“Termasuk harga jual komuditas karet yang dinggap warga sangat kecil. Padahal karet menjadi salah satu pembangkit roda ekonomi mereka. Nah, mereka meminta agar ada harga yang sesuai, sehingga perekonomian mereka bisa terbantu,” terang Marthinus.

Lanjut dia, karet selalu jadi topik saat dirinya reses di Kubar. Kenaikan harga dari Rp 4 ribu sampai Rp 6 ribu belum memuaskan. Sedangakan di Sumatera paling murah bisa Rp 8 ribu perkilonya.

“Masyarakat bisa menagih janji politik Bupati Kubar sekarang, karena dulu bilang akan menaikkan harga karet. Petinggi tidak akan dihukum jika memperjuangkan hak-hak masyarakatnya. Mestinya ada Perusda yang mengurusi khusus karet, jadi harga bisa dikontrol,” tegas Anggota Komisi IV ini.

Sementara itu, di Kampung Karang Rejo (Sendawar), Kecamatan Barong Tongkok, Kubar, sejumlah masyarakat selain petani ada juga berprofesi sebagai nelayan, dan mereka berharap ada bantuan bagi nelayan.

“Di Sendawar ini juga banyak nelayan tradisional selain menyadap karet. Perahu, jalan dan mesin sangat kami butuhkan, dan semoga wakil rakyat di provinsi bisa membantu kami. Jamban juga kami perlukan untuk mengikat perahu,” kata Hamrin, salah satu staf Lembaga Adat Kampung Sendawar saat menyampaikan aspirasinya.

Menanggapi hal itu, Martinus mengaku siap membantu meski tanpa harus menunggu anggaran dari Pemprov Kaltim. “Silahkan kumpulkan para nelayan, nanti atur pertemuannya. Kalau susah pakai proposal, tidak usah buat proposal untuk hal seperti itu,” ujarnya.

Pun demikian Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan jika ada reses, masyarakat diminta  menyiapkan proposal permohonan bantuan. Sehingga proposal tersebut bisa menjadi bahan untuk diperjuangkan saat pembahasan anggaran.

“Banyak yang mengusulkan bantuan tapi proposal tidak ada, padahal proposal tersebut sebagai syarat utama dalam memperjuangkan bantuan anggaran. Sebab untuk mendapatkan bantuan anggaran di APBD Provinsi harus ada rekomendasi atau tandatangan bupati/walikota. Sebagai informasi, bantuan untuk rumah ibadah selama dua tahun terakhir ini akan dibatasi dulu,” pungkas Marthinus. (adv/hms6)