MISI menjadikan Bontang sebagai Smart City bukan pepesan kosong belaka. Saat kota lain di Kaltim baru merintis sambungan jaringan gas. Bontang sudah lebih dulu berlari. Tiga tahun ke depan seluruh rumah di kota pecahan Kutai Kartanegara itu diproyeksikan teraliri gas.

Dimulai pada pada 2011 Kementerian ESDM memberikan kuota 3.960 sambungan rumah (SR) dengan nilai sekira Rp 50 miliar. Jatah ini digunakan untuk menyalurkan gas di Kelurahan Api-Api dan Gunung Elai.

Pada 2013 Pemkot Bontang menggelontorkan anggaran Rp 1.834.615.000 untuk memasang 1.200 SR yang terbagi dalam 5 regulator sektor. Sementara pada 2014, terpasang sebanyak 271 dalam 2 regulator sektor dengan nilai kontrak Rp 9.230.438.000. Sehingga jumlah sambungan yang terpasang 1.471 yang tersebar di Kelurahan Gunung Telihan.

Untuk menjadikan Bontang sebagai kota gas bukan hal mustahil. Bontang mendapatkan kuota yang lebih dari cukup dari SKK Migas. Yakni sebesar 1,5 million standard cubic feet per day (MMSCFD). Sementara saat ini yang baru terpakai hanya 0,1 mmscfd.

Pun jika ditambah dengan alokasi tambahan dari Kementerian ESDM yang didapat tahun ini sebanyak 5.000 SR, jumlahnya masih mencukupi.

Dari 15 kelurahan di Bontang hanya Bontang Lestari yang belum kebagian kuota jaringan gas (jargas). Tahun depan, jatah 5.000 sambungan rumah (SR) yang diproyeksikan didapat bakal diarahkan ke daerah yang merupakan pusat pemerintahan itu.

Kepastian itu didapat setelah Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni melakukan pertemuan dengan Kementerian ESDM, Oktober lalu. “Kami targetnya kuota itu dipasang untuk Kelurahan Bontang Lestari,” kata Neni.

Menurut Neni, kembali diberikannya kuota jargas tak lepas dari infrastruktur yang memadai. Mengingat, selain Bontang Lestari, seluruh kelurahan sudah terpasang instalasi jargas. Sebagai daerah pengolah gas, sebutnya, sudah semestinya ada perhatian lebih untuk Bontang. “Semua kelurahan harus dialiri jargas,” terangnya.

Sebanyak 2.330 SR sudah disurvei untuk bisa diakomodasi tahun depan. Sisanya merupakan sasaran penerima baru. Tahun ini, sejatinya Bontang Lestari bisa saja mendapat jatah, namun letaknya yang jauh dari pipa induk membuat warga daerah itu harus lebih bersabar.

Jika dipaksakan, maka anggaran dari Kementerian ESDM bisa hanya terserap untuk membangun jaringan utama. Untuk itu daerah yang berada di dalam kota menjadi prioritas. (adv/hms/cil)