Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto Kunjungi Kaltim Industrial Estate (KIE), Bontang

BONTANG - Kementerian Perindustrian semakin memacu pengembangan industri kimia di dalam negeri dengan mendorong pemanfaatan teknologi terbaru serta peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan. Upaya ini sesuai implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 agar industri kimia lebih efisien, inovatif, dan produktif dalam memasuki era revolusi industri generasi ke empat saat ini. “Pemerintah telah menetapkan industri kimia sebagai salah satu dari lima sektor yang akan menjadi pionir dalam penerapan industri 4.0 di Indonesia, selain industri tekstil, otomotif, elektronika, serta makanan dan minuman,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartato saat kunjungan kerja di Kaltim Industrial Estate (KIE), Bontang, Kaltim, Sabtu (7/7).

Menurut Menperin, industri kimia nasional tengah difokuskan pengembangannya agar lebih berdaya saing global. Pasalnya, sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta berperan penting sebagai penghasil bahan baku untuk kebutuhan produksi industri lainnya. “Pada tahun 2017, industri kimia menjadi salah satu sektor penyumbang utama terhadap PDB nasional sebesar Rp236 triliun,” ungkapnya.

Dia memberikan apresiasi kepada seluruh industri petrokimia yang beroperasi di dalam kawasan industri KIE yang telah berkomitmen mendukung pembangunan industri nasional. Klaster industri petrokimia pertama di Indonesia ini sudah berjalan lebih dari 30 tahun, yang dimulai dengan berdirinya PT Pupuk Kaltim pada tahun 1977. “Dengan lokasi industri petrokimia di Bontang, keberadaan industri-industri ini tentunya mendorong dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia bagian timur,” ujarnya.

Saat ini, sudah ada lima industri petrokimia yang berdiri di kawasan industri KIE Bontang yang menghasilkan komoditas beragam, antara lain amoniak, pupuk urea, methanol, dan amonium nitrat. “Selain teknologi dan litbang, hal utama yang juga menjadikan industri petrokimia berkembang di Bontang adalah ketersediaan bahan baku, yaitu gas bumi,” tutur Airlangga. 

Kebutuhan gas bumi untuk industri yang beroperasi di Bontang mencapai 452 MMSCFD atau sekitar 59 persen dari penggunaan gas bumi domestik di wilayah Kalimantan Timur. Hal ini perlu menjadi perhatian yang besar terhadap jaminan pasokan gas bumi jangka panjang dengan harga yang wajar. Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Bagir Pasaman, senang dengan rencana pembatasan gas bumi ke luar negeri. “Kami dari PKT berterima kasih karena saat ini masih ada pupuk-pupuk import yang masuk dalam negeri. jadi mungkin beliau nanti bisa membatasi, kalau kita masih punya kelebihan,” kata Bagir.

Bagir juga menyampaikan jika saat ini, masih banyak industri yang menggunakan bahan baku industri urea import. Padahal di dalam negeri ada. “Jadi baiknya industri-industri dalam negeri, kalau membutuhkan bahan baku sebaiknya jangan impor. Gunakanlah industri nasional,” pungkasnya. (hmspkt/cil)