SAMARINDA - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltim diminta untuk segera menindaklanjuti persoalan yang dialami ratusan supir carteran di Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggan (SAMS) Balikpapan. 

Permintaan itu pun terungkap dalam pertemuan antara Komisi Gabungan DPRD Kaltim dengan perwakilan supir carteran  yang tergabung dalam Paguyuban Mobil Carteran Bhenika Kaltimantan Timur, General Manager PT Angkasa Pura I Handy Heryundhitiawan, Komandan Lanud Balikpapan M Mujib, dan Kadishub Kaltim Salman Lumoindong, Senin (16/7).

Dimana persoalan itu muncul setelah sopir carter di Bandara SAMS tersebut dilarang mengambil penumpang oleh pengelola bandara, yakni PT Angkasa Pura I. Kebijakan tersebut menuai protes dari ratusan sopir.

 “Saya minta agar persoalan ini jangan sampai berlarut-larut. Kita berharap adanya PAD bertambah dari sektor transportasi dan pariwisata. Tapi, bagaimana PAD kita bertambah jika pintu gerbang seketat itu, Kadishub Kaltim kami minta segera menindaklanjuti persoalan ini,“ ujar Anggota Komisi III Gamalis yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mewakili komisinya. 

Selain Gamalis, rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV Rusman Ya’qub juga dihadiri Anggota Komisi IV Rita Artaty Barito, Syarifah Fatimah Alaydrus, dan Siti Qomariah. Hadir pula Anggota Komisi I Jahidin. 

Menanggapi persoalan tersebut, dikatakan Kadishub Kaltim Salman Lumoindong, bahwa pihaknya sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan pengelola bandara, PT Angkasa Pura dalam menyikapi persoalan ini. 

Solusi konkrit untuk mengatasinya adalah ratusan supir carteran di Bandara SAMS tersebut baiknya dibuat menjadi angkutan sewa umum. Karena ada lima jenis moda transportasi yang bisa melayani angkutan di bandara. Seperti taksi antar jemput, taksi argo, angkutan umum, angkutan khusus dan pemadu moda.

“Mereka bisa menyesuaikan dengan dijadikan angkutan sewa umum. Namun Angkasa Pura juga perlu melakukan kajian terhadap kebutuhan transportasi dari dan ke dalam bandara,” tuturnya.

Senada, Ketua Komisi IV Rusman Ya’qub juga meminta kepada Angkasa Pura agar penyedia jasa mobil carteran untuk diberi ruang dalam melakukan antar jemput di Bandara SAMS. Karena jasa mobil carteran ini sangat dibutuhkan dan membantu konsumen yang membutuhkan transportasi di bandara.

“Karena tidak dipungkiri kami juga sebagai anggota DPRD Kaltim menggunakan jasa mobil carteran ini saat melakukan perjalanan dinas,” ucapnya.

Kemudian, Anggota Komisi I Jahidin menegaskan jika pihaknya menerima dan menyambut baik aspirasi para sopir. Namun, sebelum adanya kelanjutan kasus tersebut, pihaknya meminta agar para sopir taksi carteran ini membuat legalitas atas operasional mereka.

“Kejelasan masalah sudah diterima, tinggal memenuhi legalitas saja,“ ujarnya.

Nasib ratusan supir carteran yang terkendala saat melakukan antar jemput di Bandara SAMS membuat prihatin anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rita Artaty Barito. Menurut politikus Golkar ini, para sopir carteran selama ini menyandarkan diri pada penghasilan di bandara.

Rita mendorong agar pelbagai pihak tidak mempersulit urusan para sopir carteran ini untuk mengais rezeki di bandara. Rita juga sempat menyebutkan jika para sopir carter yang jumlahnya ratusan hingga mencapai ribuan tersebut bisa masuk ke Bandara SAMS Balikpapan untuk mengantar dan menjemput penumpang.

“Kami berharap persoalan ini segera selesai, sehingga mereka yang mencari rejeki di bandara tidak dipersulit lagi,“ harap Rita.  (adv/hms3)