SAMARINDA - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda sedang disibukkan dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan yang diberikan sebesar Rp.110 ribu per kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut hanya dapat digunakan untuk pembelian beras dan telur. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda, Ridwan Tasa (22/1). 

“Ada sekitar 18 ribu KPM yang menerima BPNT melalui bank yang ditunjuk oleh Pemkot,” ucap Ridwan. 

Ia mengatakan bahwa untuk mengontrol kegiatan belanja penerima BNPT tersebut, Dinsos membentuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) e-Warung. Samarinda kini memiliki 25 e-Warung yang tersebar di seluruh kecamatan di Samarinda dan terbentuk dari kelompok-kelompok orang miskin yang diberi modal sebesar Rp35 juta. 

Pihaknya juga tak menampik bahwa e-Warung tersebut dapat menjual barang-barang lain, namun dana BNPT yang digunakan dengan mesin gesek hanya dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja.

Dalam pelaksanaan program ini ada beberapa kendala yang dievaluasi oleh Dinsos. Mulai dari   adanya KPM yang belanja tidak di e-Warung,  sistem yang kadang error, pengurus e-Warung yang tidak kooperatif hingga menyebabkan e-Warung nampak tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi pengurus.

“Evaluasi ini akan dibawa ke Jakarta, untuk dilaporkan ke Kementerian Sosial, supaya terus ada bantuan untuk pembenahan dari pusat,” ucap Ridwan. 

Ia juga mengatakan bahwa harapan dari program ini adalah untuk mengentaskam kemiskinan, terutama bagi para pengurus e-Warung.

Selain program BNPT, Dinsos Samarinda juga berniat untuk memberikan bantuan terhadap daerah-daerah yang menjadi korban bencana alam. 

“Ke Jakarta besok bukan cuma membahas BNPT, tapi juga ada kegiatan penyerahan bantuan dari Samarinda untuk Jawa Barat,” imbuh Ridwan. 

Selain Jawa Barat yang terkena dampak aktifitas Anak Krakatau, di bulan Februari Dinsos dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan berangkat ke Palu untuk memberikan bantuan berupa fasilitas bangunan disana. “Selain bantuan luar daerah, kita juga sedang melakukan pendataan untuk masyarakat calon penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS),” tandas Ridwan. (pmr119)