SAMARINDA - Imbas rencana ditutupnya Jembatan Mahkota II yang sempat berhembus, Senin (4/9) lalu menjadi sorotan Anggota DPRD Kaltim Jafar Haruna. Ia menyayangkan ancaman yang dilontarkan oleh pihak kontraktor PT Cahaya Kemenangan Mahakam (CKM). Ancaman tersebut disampaikan pihak kontraktor karena Pemkot Samarinda belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pengerjaan proyek pembangunan jembatan.

Menurut Jafar Haruna jika benar ancaman itu direalisasikan, tentu akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu ia berharap jangan lagi ada perencanaan yang jelas-jelas akan merugikan, khususnya pengguna jembatan.

“Sebaiknya pihak kontraktor memahami keperluan dan kepentingan umum, khususnya masyarakat Samarinda dan masyarakat Kaltim pada umumnya. Infrastruktur seperti jembatan merupakan modal jaminan kelancaran mekanisme dan dinamika roda ekonomi,” ungkap mantan akademisi bergelar profesor ini.

Poltikus yang pernah mengabdi sebagai guru SD hingga dosen ini juga mengatakan, sejauh ini kondisi jembatan juga masih belum benar-benar tuntas karena masih ada pembenahan dibeberapa pengerjaan jembatan. Pembenahan masih dilakukan oleh pihak kontraktor pada malam hari hingga subuh. “Untungnya jam-jam ini terbilang minim aktivitas lalu lintas di jembatan. Kontraktor sudah sejak dulu menggenjot penyelesaian disana-sini, karena memang jembatan ini sudah lama terkatung-katung,” ungkap mantan Ketua KPU Kaltim ini.

Sementara rekannya di DPRD Kaltim Herwan Susanto juga secara tegas sangat tidak setuju terhadap adanya rencana penutupan Jembatan Mahkota II yang merupakan fasilitas umum (fasum), apalagi rencana penutupan tanpa didasari alasan hukum yang kuat.

“Sangat tidak setuju atas rencana penutupan Jembatan Mahkota II oleh pihak kontraktor karena hal itu melanggar aturan, pihak yang secara paksa menutup juga akan mendapat hukuman jika melakukannya,” kata Herwan Politikus Hanura ini.

Lebih lanjut ia juga memberi masukan kepada Pemkot Samarinda, apabila menemui jalan buntu dalam mencari solusi pembayaran. Pihaknya bisa melakukan komunikasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meminta bantuan. (hms5)