TENGGARONG - Dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, sangat berat jika pembangunan desa hanya mengandalkan dari ADD yang bersumber dari kabupaten maupun Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat. Sebagai solusi diharapkan desa bisa memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengumpulkan pundi-pundi pendapatan asli desa.

“Maksimalkan peran BUMDes sebagai sumber utama pendapatan asli desa, ”kata Wabup Kukar, Edi Damansyah saat sosialisasi ADD bersama Tim Pengawal Pengamanan dan Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Kukar, di hadapan seluruh Camat dan Kades, pekan lalu di aula Kantor Kejari Kukar.

Edi juga menyampaikan, rata-rata Kades di Kukar sudah bekerja baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan ADD walau masih ada yang butuh pendampingan. 

“Penyelenggaraan pemerintahan desa sudah sangat baik, contohnya Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan yang mendapatkan prestasi terbaik tingkat Kaltim,” jelasnya.

Edi sangat berharap pengelolaan dana desa harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai terjadi penyimpangan yang nantinya akan bersentuhan dengan proses hukum. “Pengawalan pengelolaan dana desa oleh TP4D sangat bermanfaat agar pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” papar Edi.

Edi mengajak Kades untuk terus belajar meningkatkan kapasitas  yang berhubungan dengan kualitas pengelolaan dana desa. Diawali perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban yang semakin lebih baik.

Kepala Kanwil Ditjen Pemberdaharaan Midden Sihombing yang menjadi narasumber sosialisasi dana desa mewanti-wanti, sebaiknya bantuan yang bersifat langsung dan konsumtif, dialihkan ke program yang lebih produktif dengan membangun jalan atau jembatan atau membantu usaha kecil menengah. “Harapannya dana desa bisa dirasakan masyarakat desa,” ucapnya.(adv/ran)