SAMARINDA-Melihat hasil penjelasan nota keuangan rancangan APBD 2018 yang disampaikan Pemprov Kaltim pada peripurna ke 34 lalu. Fraksi PKB menganggap pemerintah mengalami “kegalauan”, dan perlu evaluasi.

Juru bicara Fraksi PKB, Sandra Puspa Dewa mengatakan, jika melihat hasil target PAD yang disampaikan pemerintah. Maka perlu dievaluasi dengan seksama melalui pembahasan RAPBD 2018 yang lebih teliti, serta pengawasan yang lebih intensif.

Demi meningkatkan PAD, maka Fraksi PKB mengusulkan, BUMD harus didirikan atas dasar kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD tersebut. “Sesuai dengan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 331, menyebutkan bahwa BUMD bertujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi PKB kata Sandra berpendapat, di tengah lesunya perekonomian Kaltim dan daya beli masyarakat yang menurun, perlu adanya terobosan dari pemerintah daerah dalam menanggulangi hal tersebut.

“Dalam kondisi perekonomian seperti ini, Fraksi PKB menyambut positif, bila pemprov membuat skenario pendapatan yang optimis. Rencana pendapatan yang optimis menunjukan bahwa pemerintah provinsi memiliki terobosandan upaya keras meningkatkan pendapatan ditengah-tengah perkonomian yang belum menguntungkan,” beber dia.

Tidak hanya itu, Pemprov Kaltim perlu meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pendidikan hingga porsi alokasi anggaran 20%. Sehingga bidang pendidikan benar-benar menjadi salah satu ciri logis dan argumentatif atas keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

“Maka dengan RAPD tahun 2018 yang akan disusun, maka Fraksi PKB mengajak semua elemen masyarakat untuk mengawal demi teralisasinya program-program yang telah direncanakan,” pungkas Sandra. (adv/hms6)