KORANKALTIM.COM, SAMARINDA -Aksi kecam Gubernur Kaltim yang semula direncanakan dilaksanakan, Senin (05/11/2018) pagi urung digelar.

Pantauan Koran Kaltim hingga pukul 14.20 WITA meski aparat telah bersiap, namun tak satupun peserta aksi terlihat.

Bahkan satu demi satu, petugas meninggalkan halaman kantor Gubernur Kaltim. Informasi baru diterima Korankaltim.com dari Humas Aksi, Yogi.

"Iya betul (dibatalkan), kami menerima masukan dari berbagai pihak, yang mengkhawatirkan aksi ini. Karena isu yang berkembang adalah kami membawa isu SARA, padahal isu yang kami bawa murni menyuarakan kesalahan gubernur yang memanggil organisasi terlarang dan membiarkan  bendera selain merah putih dan daerah berkibar di kantor pemerintah," ujarnya dihubungi Korankaltim.com, Senin siang.

Ketiga OKP yang berencana terlibat juga menjelaskan perihal pembatalan aksi.

Melalui keterangan tertulis,  Gerakan Mahasiswa yang berasal dari (GMKI) Cabang Samarinda, PMKRI Cabang Samarinda dan PMII Cabang Samarinda, menyatakan adalah wajar untuk melakukan aksi tersebut guna mengingatkan Gubernur Kaltim akan kesalahan yang dilakukannya.

"Bagi kami seharusnya Gubernur Kaltim menjadi penengah diantara semua pihak yang bertikai dalam sebuah masalah. Karena Gubernur adalah pimpinan yang berada di suatu provinsi dan merupakan aktor dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka dari itu seharusnya mampu menjadi solusi bagi rakyatnya," bunyi keterangan tertulis yang ditandatangani ketua dari 3 OKP tersebut.

Judul aksi kecam gubernur ini, mulai menuai pro kontra secara nasional terlebih khusus di  kalangan masyarakat Kaltim sejak beredarnya Pamflet Seruan Aksi tanggal 2 November 2018 melalui Media Sosial Facebook dan Instagram. 

Efek dari beredarnya seruan aksi ini, seluruh ketua, sekretaris dan pengurus GMKI, PMII dan PMKRI mendapat beberapa telepon, whatsapp, maupun sms dari berbagai kalangan. Ada dari para Kiai, Pendeta, 

Pastor, tokoh adat juga masih ada yang lain. Masukan dari semua itu ahirnya jadi bahan diskusi konsolidasi terakhir pada tanggal 5 November 2018 pukul 01.00-03.00 WITA. 

"Melalui konsolidasi tersebut, mendapatkan kata sepakat bersama untuk membatalkan rencana aksi kecam Gubernur dengan segala pertimbangannya," bunyi keterangan tertulis itu.

Penulis : Rusdi

Editor: Firman Hidayat