KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Tokoh pendidikan, yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim Musyahrim, mengaku tak setuju terhadap wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Musyahrim yang kini menjabat Sekretaris PGRI Kaltim ini, menyebut UN merupakankan salah satu ukuran untuk menilai kompetensi peserta didik.  "Bagaimana mungkin kalau tidak ada UN kita bisa tahu ukuran. Anak di Mahulu dapat nilai 8, menurut evaluasi  guru di Mahulu. Anak di Samarinda dapat 7, darimana standarnya?. Kalau standar dibuat secara nasional kalau 7 di Mahulu itu sama dengan sekolah nilai 7 yang ada di Jakarta," ujar Musyahrim kepada korankaltim.com Sabtu (21/12/2019) akhir pekan tadi.

Selain itu, rencana UN digantikan oleh proses assessment juga dinilai Musyahrim tidak ada bedanya.  Bahkan, sistem penilaian melalui assessment dikatakan belum seefektif UN. "Assessment, itu bukan ujian ? Bentuknya saja berbeda. Jadi menurut saya UN masih sangat diperlukan. Untuk kita bisa ukur kemampuan siswa secara nasional," paparnya.

Assessment menurut Musyahrim justru akan memunculkan perbedaan standar pendidikan. " Akhirnya ya ada kelompok tertentu yang memang punya kompetensi bagus, dan ada yang kurang. Jadi tidak bisa kita standarkan," tukasnya.

Rencana Mendikbud, dinilai Musyahrim tergesa-gesa. Pasalnya, kata dia kebijakan di dunia pendidikan tidak bisa diambil secara serta merta. Harus dilakukan evaluasi mendalam.  Apalagi, melihat persoalan secara parsial. "Karena hasil pendidikan hari ini, dilihat 20 tahun yang akan datang. Bukan tahun depan. Kalau bangun jembatan tahun depan terlihat hasilnya," tutupnya. [*]

Penulis : Rusdi 

Editor: Aspian Nur