SAMARINDA - Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir menegaskan akan memanggil rektor perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam waktu dekat.

Hal tersebut, untuk membahas keterlibatan pegawai dan dosen dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebagai ormas yang dianggap menyalahi UU dan dasar negara, di lingkungan kampus.

Mengutip pernyataan Menristekdikti bahwa  pegawai dan dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) yang terlibat HTI itu melanggar PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam peraturan tersebut, kata dia, PNS harus menyatakan diri setia terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Menanggapi hal itu, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda HM Ilyasin menjelaskan, pihaknya siap menjalankan apa yang memang menjadi keputusan pemerintah. Namun demikian, perihal adanya keterlibatan dosen atau mahasiswanya dalam ormas HTI, dirinya menampik.

“HTI Ormas yang sifatnya eksternal, maka tentu sebagai pimpinan saya tidak terlalu bisa monitor, setahu saya, dosen kami tidak ada yang menjadi aktivis ataupun pengurus organisasi itu,” ujarnya dikonfirmasi Koran Kaltim Minggu (23/7), malam kemarin.

Sebagai organisasi yang bersifat eksternal, lanjut Ilyasin, pihak kampus kata dia tidak memiliki kewenangan yang begitu jauh, sampai pada pengawasan aktivitas. 

“Ada berita yang beredar bahwa ada salah satu dosen kami terlibat, saya sudah konfirmasi langsung, dan itu tidak benar.  Kalau anda (Wartawan) tahu orangnya langsung konfirmasi secara pribadi saja,” tukasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Masjaya sebagai salah satu kampus besar di Kaltim, saat di konfirmasi media ini, mengaku belum bisa memberikan keterangan.  Begitu pula dengan Rektor Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda Marjoni, dan Rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda Abdul Rachim.

“Saya sedang dalam perjalanan, nanti saja ya,” ucap Masjaya singkat saat dihubungi media ini Minggu (23/7). (rs)