BONTANG – Rencana Pemkot Bontang yang akan mendirikan rumah sakit tipe C dan D sepertinya mendapat penolakan dari Persatuan Rumah Sakit Swasta Indonesia (Persi) Bontang. Hal ini disampaikan saat gelar rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPRD Kota Bontang, Senin (26/11), yang juga dihadiri seluruh perwakilan direktur RS swasta di Bontang, Plt Kadis Kesehatan Kota Bontang dr Bahauddin, Dirut RSUD Kota Bontang dr Gusti Swardika dan Wadir RSUD dr Toektoek.

Ketua Persi Bontang dr Yuyun yang juga sebagai Direktur RS Swasta Amalia meminta pemkot mengurungkan niatnya karena rumah sakit swasta tipe C dan D di Bontang sudah mencukupi. Sebut saja seperti RS Pupuk Kaltim, RS Badak LNG, RS Amalia dan RS Yabis termasuk Klinik Satelit PKT.

Yuyun juga menyesalkan kenapa pihaknya tidak diberitahukan tentang rencan tersebut. “Kami ngga pernah diberitahukan. Kami tahunya dari koran. Kami ini mitra, bukan rival. Lagipula apa gunanya kami disini dikumpulkan, karena sudah ada FS (fisibilty studi) dan anggarannya pun dengar-dengar sudah ada, dan besok mau diparipurnakan,” kata Yuyun, di salah satu ruang rapat DPRD Bontang, yang dipimpin ketua Komisi 1 Agus Haris, dan dihadiri anggota Komisi 1 lainnya, diantaranya Muslimin, Yanri Dasa dan Bilher.

Menurut Yuyun, seharusnya PPK (pemberi pelayanan kesehatan) tingkat 1 yang ditingkatkan. Seperti pelayanan puskesmas seharusnya buka sampai jam 10 malam, jangan jam 12 siang sudah tutup. “Kami juga menyarankan, sebaiknya RSUD yang kini jadi tipe B, juga ditingkatkan fasilitas pelayanannya, sehingga pasien tidak dirujuk keluar daerah,” kata Yuyun. “Tolong dong dimengerti, RS Swasta juga diberikan hak, pemerintah jelas mau ambil pangsa pasar. Terus swasta dapat apa?” ujarnya.

Baik dr Yuyun dan dr Dina dari RS PKT pun meminta agar pemerintah lebih meningkatkan, memperbesar RSUD Taman Husada tipe B. “Sebenarnya kasus penyakit banyak, dan banyak yang kami rujuk, kami sering merujuk ke RSUD tapi sering sekali penuh. Jadi lebih baik meningkatkan fasilitas RSUD tipe B,” timpal dr Dina.

Mereka meminta pemerintah agar berpikir kembali, dan mereka meminta jika ternyata harus dibangun, sebaiknya dibangun di wilayah Bontang lestari, asalkan tidak di kota. “Kami hadir disini justru ingin buat RSUD lebih baik,” pungkasnya

Sementara itu, Direktur RSUD taman Husada dr Gusti Swardika SpA meminta agar RSUD Bontang jangan dibandingkan dengan RS Kanujoso Balikpapan, dimana para dokter spesialis banyak yang antre disana. Sementara Bontang cukup kesulitan mencari dokter spesialis, khususnya spesialis bedah syaraf. Hal ini dikarenakan karena jumlah pasien di bontang khusus untuk bedah syaraf tidaklah banyak, dan ini yang menjadi pertimbangan para dokter spesialis yang ingin bergabung ke Bontang. “Kami tidak pernah anggap bersaing karena beda segmen. RSUD harus melengkapi semua dokter yang ada. Kami kemarin buka pendaftaran spesialis bedah syaraf dan anastesi. Untuk bedah syaraf jumlah pasien secara bisnis kurang menguntungkan,” ujarnya.

Dilanjutkannya, pemerintah bahkan sudah menyekolahkan sejumlah dokter spesialis bedah syaraf dan anastesi. Sementara untuk dokter bedah mayat (outopsi) belum ada yang mau daftar, karena terlalu sedikit jumlah kasusnya.

Wadir RSUD dr Toektoek juga menambahkan, jika swasta pasti membicarakan dari sisi bisnis, sementara jika rumah sakit pemerintah bagaimana bisa hadir untuk melayani kebutuhan masyarakatnya.

“Banyak masyarakat komplain di tarik BPJS. Sementara pemerintah hanya berpikir dan masyarakat menjadi lebih leluasa untuk memilih. Kita lihat disini ada berapa PPK1, apakah semua terlayani? Berapa jam mereka menunggu?,” kata Toektoek. “Saat inis aja RSUD memiliki piutang sebesar 1.9 miliar, nah apakah rs swasta mau menanggung?,” ungkapnya.

Plt Kadis Kesehatan Bontang dr Bahauddin menjelaskan, saat ini progress rencana pembangunan RS tipe d dan C masih dalam tahap FS. “Inikan FS masih berjalan, jadi tunggulah, saya pikir akademi sangat independen, dan pihak ketiga sudah ke masyarakat, ke rumah sakit juga ke dewan. Jadi nanti kita tunggu saja hasilnya apa,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Bontang Agus Haris mengatakan, pihaknya belum bisa memberi pendapat. “Kami hanya bisa menelaah dan menerima argumen paparan kedua belah pihak. Yang pasti kita harus sama-sama memahami. Pemerintah lagi proses untuk berbenah tentu kita hargai. Tidak seperti sim salabim panjang prosesnya. Kewajiban pemerintah untuk beri pelayanan yang baik,” jelas Agus. 

“Jadi, kita sudah dengar bersama-sama, teman-teman minta ada pembenahan dulu kelengkapan dan sisi SDM, sedangkan Pemerintah tetap regulasi. Karena itu, dari kami pun akan menunggu hasil dari FS, kemudian nanti kami akan undang kembali untuk duduk bersama membicarakan hal ini. Kalau studi tidak layak tentu ngga bisa dipakai dan kami akan berpedoman disitu,” pungkas Agus Haris. (cil)