BONTANG - Dinas Sosial Kota Bontang memastikan tak memberikan ruang bagi Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) untuk beroperasi dengan bebas. Sebab, aktivitas tersebut dapat menciptakan gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang harus dijaga.

Hasan Said, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang menjelaskan, aktivitas mengemis ataupun mengamen kerap dilaporkan melahirkan gangguan Kamtibmas.

Selain itu, kegiatan mengemis dan sejenisnya dianggap tidak mendidik dan bukan cara tepat bertahan hidup.

“Ada banyak cara untuk bisa hidup, tanpa harus mengemis ataupun mengamen. Apalagi, yang sering terjadi, kegiatan itu sampai mengganggu ketenangan masyarakat Bontang,” jelas Hasan kepada klikbontang.com Jumat 22 Juli 2017.

Oleh sebab itu, setiap laporan keberadaan Gepeng, akan ditindaklanjuti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bontang, untuk dilakukan pembinaan dan pendataan.

Ketika pelakunya masuk kategori orang terlantar, sambungnya, Dinas Sosial memiliki kewajiban memulangkan ke daerah asal.

“Tentu ada syarat yang harus terpenuhi untuk dinyatakan terlantar. Tidak sembarang. Pemulangan orang terlantar antar daerah, ranah kami. Kalau antar provinsi, masuk ranah Provinsi,” ungkapnya.

Bagi Gepeng yang telah mengantongi identitas warga Bontang, kata dia, akan mendapat pembinaan khusus. Dinas Sosial bisa memberikan pelatihan sesuai dengan bakat.

Tahapannya, Pemkot akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk menanyakan lowongan pelatihan. Jika ada, maka Gepeng yang telah terdata, akan dikirim untuk dibekali keterampilan sebagai bekal hidup lebih baik setelah kembali ke Bontang.

“Jadi ketika pulang ke Bontang, mereka tidak jadi gelandangan atau ngemis lagi. Ini juga upaya mengurangi angka kemiskinan di Kota Bontang,” tukasnya (kb)