SANGATTA - Kejaksaan Negeri Sangatta Kabupaten Kutai Timur menggelar sosialisasi Dana Desa dan keberadaan tim pengawalan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) di Gedung PKK bukit pelangi, Kamis (24/8).

Kegiatan dihadiri 137 kepala desa dan camat di Kutim. Dalam sosialisasi tersebut, Kejari menjelaskan penggunaan anggaran dan peruntukan dana desa untuk mencegah penyelewengan.

Diketahui, besarnya anggaran rentan membuat aparat desa terjerat kasus hukum. Baik Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD maupun Dana Desa (DD) dari APBN. 

Akibat kekhilafan dan kelalaian tersebut, tak sedikit Kepala Desa  yang terjerumus dan berakhir di dalam penjara. “Karena hal ini (DD dan ADD) sangat rawan sekali. Makanya kami gelar sosialisasi . Tidak hanya di Kutim, melainkan seluruh Indonesia. Semua bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Kepala Kejari Sangatta, Muliyadi.

Dalam sosialisasi tersebut, ada beberapa hal yang disampaikan.  Diantaranya masalah perencanaan penganggaran,  pelaksanaan, pencairan dan pertanggungjawaban penggunaan serta pengenalan  Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Tujuan mengingatkan kepada Kedes selaku pengguna anggaran. Makanya kami bersama Inspektorat Wilayah mengawal dan mendampingi desa. Agar penggunaan dana sesuai dan pembangunan berjalan. Intinya, supaya penggunaan sesuai aturan saja,” katanya.

Dirinya berharap, semua desa dapat bekerjasama dalam penanganan penggunaan anggaran desa tersebut. Jangan sampai hal ini  terlewatkan begitu saja. “Kan sangat rawan. Makanya kami mau ada kerjasama. Sehingga  bisa bantu kesulitan desa. Kami siap bantu ngawal hingga akhir,” katanya. (yul1116)