SAMARINDA – Tak ingin disebut hanya koar-koar tanpa realisasi, ratusan atlet dan pelatih serta ofisial teknik dari beberapa cabang olahraga di Kaltim Rabu (11/10) pagi besok dipastikan membuktikan ucapan dan ancaman mereka untuk menggelar aksi unjuk rasa simpatik di Kantor Gubernur Kaltim menuntut hak mereka berupa sisa bonus hasil perjuangan pada PON XIX tahun 2016 silam di Jawa Barat. Menurut informasi dari wakil forum olahraga Sugeng Mochdar, ada perwakilan dari 56 cabang olahraga yang dipastikan ikut dalam demo damai besok. 

Sekadar diketahui, kekurangan anggaran membuat bonus harus dibayar dua kali dimana tahap pertama sudah selesai dan tahapan kedua dijanjikan untuk dianggarkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sesuai yang dijanjikan oleh pemerintah yaitu Pemprov dan DPRD Kaltim. Sisa anggaran bonus tersebut sebesar Rp14 miliar. Namun ternyata hingga pemgesahan anggaran, kekurangan bonus tersebut tidak masuk.  Hal inilah yang membuat para pelaku olahraga membentuk Forum Solidaritas Pelatih, Atlet dan Manajer serta Ofisial Teknik  untuk menuntuk hak mereka yang pernah dijanjikan oleh gubernur.

Rapat pemantapan untuk menggelar unjuk rasa damai tersebut dilaksanakan Senin (9/10) kemarin di Ruang Rapat KONI Kaltim. Menurut Sugeng, dalam demo damai ini seluruh perwakilan cabang olahraga ambil bagian. “Mereka yang ikut tidak hanya peraih medali di PON Jabar kemarin, tetapi semua atlet Kaltim karena ini bukan hanya untuk kepentingan masing-masing pribadi tetapi untuk semuanya. Kami ingin mengingatkan kejadian seperti ini tidak selalu terulang, makanya kami berharap pemerintah punya komitmen untuk bisa menepati janji mereka dikemudian hari,” papar Sugeng.

Kalau nantinya aksi damai itu tak juga mendapat respon dari pemerintah, forum olahraga bertekad untuk mendirikan tenda di depan Kantor Gubernur. “Kami ingin menunjukkan kepada pemerintah kalau kami serius memperjuangkan apa yang menjadi hak kami, sesuai yang sudah dijanjikan gubernur. Nah, kalau memang tidak bisa di APBDP kami berharap bisa di murni dianggarkan, inilah yang kami mau tuntut kepada mereka,” tegasnya. 

Sebelumnya, Lembaga Kajian Olahraga Prestasi (LeKOP) Kaltim sebagai LSM Olahraga sudah meminta kepada pemerintah agar menepati janji. “Persoalan bonus ini selalu terjadi di setiap selesainya penyelenggaraan PON. Tentu mengundang keprihatinan semua pihak termasuk kami dari LeKOP,” kata HM Fadli, sang ketua. (rgn)