JAKARTA - Sejumlah jenderal aktif di kesatuan TNI dan Kepolisian RI dikabarkan akan mengikuti pemilihan kepala daerah serentak 2018. Setidaknya ada lima jenderal yang sudah siap berlaga di ajang lima tahunan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengatakan majunya para jenderal aktif itu merupakan fenomena baru di Indonesia. Sebab, menurut dia, selama ini yang maju dalam Pilkada merupakan para jenderal yang sudah pensiun.

“Saat ini partai gagal melakukan kaderisasi, maka menunjuk jenderal aktif yang punya jiwa kepemimpinan dan jaringan,” kata Siti pada Senin, 25 Desember 2017.

Bagi Siti, fenomena tersebut mengkhawatirkan. Sebab, dikhawatirkan terjadi kecurangan dalam pilkada akan lebih merajalela dengan fenomena tersebut. Misalnya munculnya penekanan di daerah-daerah untuk memilih calon tertentu atau tidak dilanjutkannya sengketa pemilihan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Polri.

Semua itu, menurut dia, bisa terjadi karena berpihaknya Polri dan TNI untuk memenangkan bekas prajuritnya dalam Pilkada. “Orientasi partai saat ini hanya kemenangan dan keuntungan saja. Ditambah memegang Polri dan TNI, maka akan lebih marak terjadi politik transaksional,” kata Siti.

Beberapa jenderal yang dikabarkan akan maju dalam pilkada 2018 antara lain Kepala Korps Brimob Polri, Inspektur Jenderal Murad Ismail di Pilkada Provinsi Maluku, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Safaruddin, yang akan maju sebagai Calon Gubernur Kalimantan Timur, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Inspektur Jenderal Anton Charliyan untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw, yang akan maju dalam pemilihan Gubernur Papua, dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat TNI, Letnan Jenderal Edy Rahmayadi, yang akan ikut dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara.

Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian meminta jenderal yang ikut dalam pilkada untuk segera mengundurkan diri lebih awal sebelum penetapan pasangan calon. “Supaya tidak terjadi konflik kepentingan,” ujar dia. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menjamin TNI netral meski ada jenderal yang maju. “Netralitas TNI di atas segalanya,” kata dia. (tco)