SAMARINDA –  Partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak lalu masih menjadi bahan perdebatan. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim mengaku sudah melakukan segala upaya namun terganjal pada pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

 Berdasarkan data yang dilansir situs KPU Kaltim, persentase partisipasi pemilih adalah 58,16 persen dengan jumlah pengguna hak pilih 1.383.200 orang. Adapun jumlah pemilih berjumlah 2.378.411. 

Ketua KPU Kaltim, Muhammad Taufik mengatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah cara dan metode untuk melakukan  sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih. “Mereka tidak terdaftar tapi ternyata ada di lokasi,” ucap Taufik saat Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Senyiur, Senin (22/10).  

Peria berkacamata ini menyinggung keberadaan masyarakat di daerah pertambangan dan perkebunan. Ujar dia, masyarakat yang berdomisili di kawasan itu justru jauh dari pendataan Disdukcapil.  Kutim dan Paser menjadi sasaran. “Data pemilih bukan dari KPU, tapi dari Disdukcapil,”ucapnya. 

Di samping itu, kata dia, kesadaran masyarakat kawasan tersebut untuk menuju bilik suara juga dianggap rendah.  

Faktor lain yang dianggap berperan untuk sosialisasi adalah peran partai politik. Kata dia, parpol punya tugas untuk lakukan pendidikan politik serta sosialisasi kepada publik. Di samping itu juga harus  merekrut kader terbaik untuk bisa mempengaruhi masyarakat ikut memilih.

 Senada dengan Taufik, Komisioner KPU Kaltim, Muhammad Samsul Hadi mengakui target partisipasi pemilih hingga 70 persen tidak tercapai. “Semua metode sudah dilakukan tapi partisipasi jauh dari target. Ini memang masih perlu dibuktikan secara ilmiah, kenapa bisa demikian,” katanya.

Memang sempat ada usulan untuk menambah anggota KPPS baru yang bertugas door to door ke rumah masyarakat untuk menjemput hingga ke bilik suara. Sayangnya muncul persoalan. “Semua (panitia) sibuk di lapangan. Ada yang mengurus kotak suara, TPS dan sebagainya,” tandas dia.

 Evaluasi lain juga disampaikan Ketua Baswaslu Kaltim, Saipul. Pihaknya juga menyinggung form C6 yang rawan disalahgunakan. “C6 inilah penyumbang golput terbesar. Ada yang pindah domisili, karena kesibukan, dan lain-lain,” terangnya. Pun demikian dengan pendataan DPT yang menurutnya masih belum akurat. “Perlu banyak penyesuaian. 2019 mendatang DPT harus dimaksimalkan agar bisa dideteksi, mana pemilih yang sesungguhnya,”tandasnya. (sab)