Senin, 29/04/2019

Statement Mahfud MD Soal 'Prabowo Menang di Daerah Garis Keras' Jadi Kontroversi

Senin, 29/04/2019

Mahfud MD

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Statement Mahfud MD Soal 'Prabowo Menang di Daerah Garis Keras' Jadi Kontroversi

Senin, 29/04/2019

logo

Mahfud MD

KORANKALTIM.COM,Jakarta --Potongan rekaman video yang berisi pernyataan Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD memantik kontroversi.

 Mahfud sendiri menyebut Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menang di daerah-daerah yang punya sejarah garis keras dalam hal agama.

Sejumlah tokoh yang mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres meminta Mahfud menjelaskan maksud pernyataan itu.

Dikutip dari cnnindonesia.com, pernyataan Mahfud itu diketahui dalam potongan rekaman video yang dibagikan di Twitter. Dalam pernyataannya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu

menilai kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 sulit dibantah. 

Sementara perolehan suara Prabowo-Sandiaga di beberapa daerah, dianggap Mahfud berasal dari daerah Indonesia yang identik dengan agama garis keras. Mahfud membahas hal ini terkait dengan wacana rekonsiliasi usai Pilpres 2019.

"Kemarin itu agak panas dan mungkin pembelahannya sekarang kalau melihat sebaran kemenangan memang ya mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi. Karena sekarang ini kemenangan pak Jokowi ini ya menang dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dari cara apapun," kata Mahfud.

"Tetapi kalau dilihat sebarannya di beberapa provinsi yang agak panas pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat-tempat kemenangan pak Prabowo itu diidentifikasi dulunya dianggap sebagai provinsi garis keras dalam hal agama. Misalnya Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya. Sulawesi Selatan juga." 

"Saya kira rekonsiliasinya menjadi lebih penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman, dan bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu. Karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan," kata  Mahfud dalam video tersebut.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu yang kerap mengkritik Jokowi menanggapi video tersebut melalui akun twitternya @msaid_didu.

Dalam cuitannya Said meminta klarifikasi dari pernyataan Mahfud, terutama soal penyebutan Sulawesi Selatan sebagai daerah agama garis keras.

"Mohon maaf prof @mohmahfudmd, saya berasal dari Sulsel, mhn jelaskan indikator yg prof gunakan sehingga menuduh orang Sulsel adalah orang2 garis keras agar jadi bahan pertimbangan kami. Kami orang Sulsel memang punya prinsip SIRI utk menjaga kehormatan. Inikah yg dianggap keras?" kata Said Didu.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak juga menentang pernyataan Mahfud itu.

Dahnil, melalui akun twitternya @dahnilanzar tidak sepakat dengan kata rekonsiliasi selepas pesta demokrasi 2019, seperti apa yang diucapkan Mahfud.

"Saya menghormati Pak @mohmahfudmd tapi kaget dg tuduhannya, karena ambisinya sampai tega menggunakan narasi daerah2 02 menang sprt Aceh, Sumbar, Jawa Barat dsb, sbg daerah Islam garis keras. Narasi Pak Mahfud ini yg justru memecah belah dan penuh kebencian," kata Dahnil lewat akun twitternya, @Dahnilanzar.

Dahnil mengatakan orang yang bersikap netral seperti Mahfud namun dengan narasi yang menyudutkan Prabowo itu malah memperkeruh suasana. 

"Bagaimana mungkin Pak @mohmahfudmd yg menyatakan dirinya menggerakkan suluh kebangsaan justru mengeluarkan pernyataan keruh kebangsaan dg menuduh daerah sprt Aceh, Sumbar, Jawa Barat dst yg dukung Prabowo adl daerah Islam Garis keras," katanya.

Mahfud kemudian menjelaskan pernyataannya tersebut lewat Twitter. Menurutnya, istilah garis keras itu sama dengan fanatik atau kesetiaan yang tinggi. 

"Itu bkn hal yg dilarang, itu term politik. Sama halnya dgn garis moderat, itu bkn hal yg haram. Dua2nya boleh dan kita bs memilih yg mana pun. Sama dgn bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau," katanya.

Ia melanjutkan, dengan pengertian itu, Madura, daerah asal Mahfud juga adalah daerah garis keras. Madura, kata Mahfud, sama dengan Aceh dan Bugis yang bisa disebut fanatik karena kesetiaan yang tinggi pada agama Islam sehingga sulit ditaklukkan.

"Spt halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adl istilah2 yg biasa dipakai dlm ilmu politik," ujarnya.

Mahfud juga mengatakan, isu soal garis keras ini jadi panas dan digoreng karena banyak yang membaca pernyataan Said Didu ini tanpa melihat videonya. 

"Pertanyaan dlm cuitan Pak Said itu tak memuat dua kata kunci yakni kata "DULU" dan usul "REKONSILIASI". Lht dong videonya," kata Mahfud. (*)

Statement Mahfud MD Soal 'Prabowo Menang di Daerah Garis Keras' Jadi Kontroversi

Senin, 29/04/2019

Mahfud MD

Berita Terkait


Statement Mahfud MD Soal 'Prabowo Menang di Daerah Garis Keras' Jadi Kontroversi

Mahfud MD

KORANKALTIM.COM,Jakarta --Potongan rekaman video yang berisi pernyataan Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD memantik kontroversi.

 Mahfud sendiri menyebut Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menang di daerah-daerah yang punya sejarah garis keras dalam hal agama.

Sejumlah tokoh yang mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres meminta Mahfud menjelaskan maksud pernyataan itu.

Dikutip dari cnnindonesia.com, pernyataan Mahfud itu diketahui dalam potongan rekaman video yang dibagikan di Twitter. Dalam pernyataannya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu

menilai kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 sulit dibantah. 

Sementara perolehan suara Prabowo-Sandiaga di beberapa daerah, dianggap Mahfud berasal dari daerah Indonesia yang identik dengan agama garis keras. Mahfud membahas hal ini terkait dengan wacana rekonsiliasi usai Pilpres 2019.

"Kemarin itu agak panas dan mungkin pembelahannya sekarang kalau melihat sebaran kemenangan memang ya mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi. Karena sekarang ini kemenangan pak Jokowi ini ya menang dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dari cara apapun," kata Mahfud.

"Tetapi kalau dilihat sebarannya di beberapa provinsi yang agak panas pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat-tempat kemenangan pak Prabowo itu diidentifikasi dulunya dianggap sebagai provinsi garis keras dalam hal agama. Misalnya Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya. Sulawesi Selatan juga." 

"Saya kira rekonsiliasinya menjadi lebih penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman, dan bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu. Karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan," kata  Mahfud dalam video tersebut.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu yang kerap mengkritik Jokowi menanggapi video tersebut melalui akun twitternya @msaid_didu.

Dalam cuitannya Said meminta klarifikasi dari pernyataan Mahfud, terutama soal penyebutan Sulawesi Selatan sebagai daerah agama garis keras.

"Mohon maaf prof @mohmahfudmd, saya berasal dari Sulsel, mhn jelaskan indikator yg prof gunakan sehingga menuduh orang Sulsel adalah orang2 garis keras agar jadi bahan pertimbangan kami. Kami orang Sulsel memang punya prinsip SIRI utk menjaga kehormatan. Inikah yg dianggap keras?" kata Said Didu.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak juga menentang pernyataan Mahfud itu.

Dahnil, melalui akun twitternya @dahnilanzar tidak sepakat dengan kata rekonsiliasi selepas pesta demokrasi 2019, seperti apa yang diucapkan Mahfud.

"Saya menghormati Pak @mohmahfudmd tapi kaget dg tuduhannya, karena ambisinya sampai tega menggunakan narasi daerah2 02 menang sprt Aceh, Sumbar, Jawa Barat dsb, sbg daerah Islam garis keras. Narasi Pak Mahfud ini yg justru memecah belah dan penuh kebencian," kata Dahnil lewat akun twitternya, @Dahnilanzar.

Dahnil mengatakan orang yang bersikap netral seperti Mahfud namun dengan narasi yang menyudutkan Prabowo itu malah memperkeruh suasana. 

"Bagaimana mungkin Pak @mohmahfudmd yg menyatakan dirinya menggerakkan suluh kebangsaan justru mengeluarkan pernyataan keruh kebangsaan dg menuduh daerah sprt Aceh, Sumbar, Jawa Barat dst yg dukung Prabowo adl daerah Islam Garis keras," katanya.

Mahfud kemudian menjelaskan pernyataannya tersebut lewat Twitter. Menurutnya, istilah garis keras itu sama dengan fanatik atau kesetiaan yang tinggi. 

"Itu bkn hal yg dilarang, itu term politik. Sama halnya dgn garis moderat, itu bkn hal yg haram. Dua2nya boleh dan kita bs memilih yg mana pun. Sama dgn bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau," katanya.

Ia melanjutkan, dengan pengertian itu, Madura, daerah asal Mahfud juga adalah daerah garis keras. Madura, kata Mahfud, sama dengan Aceh dan Bugis yang bisa disebut fanatik karena kesetiaan yang tinggi pada agama Islam sehingga sulit ditaklukkan.

"Spt halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adl istilah2 yg biasa dipakai dlm ilmu politik," ujarnya.

Mahfud juga mengatakan, isu soal garis keras ini jadi panas dan digoreng karena banyak yang membaca pernyataan Said Didu ini tanpa melihat videonya. 

"Pertanyaan dlm cuitan Pak Said itu tak memuat dua kata kunci yakni kata "DULU" dan usul "REKONSILIASI". Lht dong videonya," kata Mahfud. (*)

 

Berita Terkait

Terbuka untuk yang Memiliki Kapasitas dan Isi Tas, DPW PKS Kaltim Buka Pendaftaran Bacalon di Pilkada Serentak 2024

Dapat Dukungan dari Pondok Pesantren Hidayatullah Ummu Quro Balikpapan, Isran – Hadi Kian Yakin Maju di Pilkada 2024

Golkar Balikpapan Siap Jalin Komunikasi dengan Partai Lain Jelang Pilkada Serentak

Siapkan SDM Jelang Pilkada, KPU Paser Buka Pendaftaran PPK dan PPS

Belum Ada Instruksi dari Pusat, DPC Gerindra PPU Belum Buka Pendaftaran

KPU Kukar Resmi Buka Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

KPU Resmi Perpanjang Lomba Cipta Karya Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar 2024

Buka Pendaftaran Penjaringan Bacabup-Bacawabup untuk Pilkada 2024, DPD PAN Kutai Kartanegara Persilakan yang Berminat Mendaftar

Ingin Berkontribusi Bagi Daerah, Nidya Listiyono Ambil Formulir Pendaftaran Wali Kota Samarinda

KPU Kukar Persiapkan Perekrutan Anggota Badan Adhoc Jelang Pilkada, Diawali Sosialisasi Sebelum Buka Pendaftaran

Kabar Duka, Ketua Partai Demokrat Kutai Kartanegara Tutup Usia

Bawaslu Kaltim Putuskan PPK di 9 Kecamatan Dikenakan Sanksi Teguran Tertulis

Mengenal Ketua KPU Balikpapan Prakoso Yudho Lelono, Kelahiran Kebun Sayur yang Kini Mengawal Demokrasi

Hasil Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Pastikan Prabowo-Gibran Unggul Telak, Saksi Paslon 01 dan 03 Tolak Tanda Tangan

Sudah Hitung Formulir C1, PAN Klaim Sudah Dapat Kursi ke-8 DPR RI di Dapil Kaltim

Dua Partai Bakal Rebutan Kursi Ketua DPRD di Kutai Timur

Prediksi DPC Gerindra Kukar, Raih Tujuh Kursi di Pileg Tahun 2024

Kempo Kaltim Waspadai NTT di PON XXI/2024

Copyright © 2024 - Korankaltim.com

Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.