KORAN KALTIM.COM - Akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Umar Zein menyebut autopsi verbal (AV) memiliki akurasi rendah jika digunakan sebagai upaya mencari penyebab kematian seseorang. Pandangan Umar Zein menyoroti langkah pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang akan melakukan autopsi verbal kepada para petugas KPPS yang meninggal.

"Autopsi verbal memang sudah dilakukan di beberapa daerah, sering dilakukan secara individual, seperti pada proses pembuatan surat kematian," kata Umar seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (15/5/2019) siang tadi.

Dalam dunia kedokteran ada tiga istilah autopsi. Pertama, autopsi forensik: melakukan pembedahan tubuh yang bertujuan untuk mencari penyebab utuh seseorang mengalami kematian. Autopsi kedua yakni autopsi klinis, yang dilakukan pihak rumah sakit untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. "Yang ketiga (autopsi) verbal, melalui wawancara orang terdekat. Di Indonesia digunakan untuk pihak kelurahan menerbitkan surat kematian," kata Umar menambahkan. 

Lantaran tujuan autopsi verbal hanya untuk surat kematian, Umar pun mengamini bahwa autopsi ini tak mesti dilakukan petugas medis. Petugas kelurahan, kata dia, diamini bisa melakukan tugas yang sama.

Mendapatkan penyebab utuh tentang penyebab kematian seseorang, kata Umar, hanya bisa didapat dengan akurasi tinggi melalui autopsi forensik. Namun untuk mencapai tindakan tersebut, harus ada permintaan dari penyidik kepolisian. "Pihak rumah sakit tidak dibenarkan melakukan itu tanpa permintaan kepolisian," kata Umar yang juga mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) dr Pirngadi Medan tersebut.

Berdasarkan laman Center for Global Health Research (CGHR), autopsi verbal adalah metode penelitian untuk menentukan kemungkinan penyebab kematian. Ini dilakukan ketika tidak ada rekam medis rumah sakit yang memberikan.

Masih dari laman CHGR, pelaku autopsi verbal bisa pekerja lapangan penuh waktu nonmedis yang dilatih. Mereka akan merekam narasi tertulis dari kerabat yang meninggal, melalui daftar pertanyaan yang sudah distandarisasi oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Catatan-catatan ini kemudian dipindai dan dikirim secara acak ke dua dari 130 dokter terlatih.

Dalam kasus di mana dokter tidak setuju tentang penyebab kematian, dokter yang berkonflik diberikan catatan dokter lain, dan kasus ditinjau ulang. Ketidaksepakatan lebih lanjut diselesaikan dengan pendapat dokter senior yang ketiga.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyebut pemerintah bakal melakukan autopsi verbal kepada petugas Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal semasa bertugas di Pemilu 2019. Autopsi verbal dilakukan bersama tim independen dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. "Autopsi verbal, bukan autopsi forensik. Artinya ini dilakukan, penyebab kematian ditanyakan kepada keluarga dan orang-orang sekitar di mana kami dapatkan," kata Nila. "Autopsi verbal diagnosisnya 80 persen tepat," jelasnya. (*)