SAMARINDA - Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menutup mata terhadap status terdakwa wakil ketua DPRD Kaltim Dodi Rondonuwu. Surat pemberhentian sementara yang diserahkan oleh Sekretariat DPRD Kaltim tak kunjung dieksekusi.

Sekretaris DPRD Kaltim Achmadi menuturkan, sejak November 2016 tahun lalu pihaknya sudah memproses pemberhentian Dodi sebagai wakil rakyat. Hal itu setelah putusan sidang di Bontang terhadap kasus tersebut keluar. Pihaknya mengirimkan surat pemberhentian sementara yang ditujukan kepada Gubernur Kaltim. Nantinya, surat itu menjadi dasar proses pergantian antarwaktu (PAW).

Tak hanya mengirimkan surat, sekretariat juga membekukan gaji dan berbagai tunjangan untuk Dodi hingga ada kepastian hukum.

“Surat pemberhentian sementara sudah diteken ketua DPRD Kaltim dan sudah dilimpahkan kepada Gubernur untuk diteruskan ke Kemendagri,” ujar Achmadi.

Achmadi menuturkan, kewenangan untuk melakukan pergantian dan memproses pemberhentian anggota DPRD berada di tangan gubernur. Nantinya, sekretariat tinggal memproses surat balasan dari gubernur yang masuk ke mereka.

Dalam pasal 244 ayat 1 UU MD3 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, Anggota DPRD diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Namun, ayat 2 pasal tersebut menambahkan, anggota DPRD juga bisa diberhentikan sementara karena tindak pidana khusus, tanpa minimal ancaman hukuman. Kasus hukum yang menjerat Dodi adalah tindak pidana khusus.

“Kalau sudah ada keputusan dari Mendagri melalui konsultasi Gubernur, barulah kami dari kesekretariatan menjalankan keputusan sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya. (sab)