JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar pertemuan dengan partai politik, Senin (18/9). Kali ini, KPK yang diwakili Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan menyambangi Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat. 

Wasekjen Partai Golkar M. Sarmuji menyinggung soal pendanaan dan kenaikan dana bantuan partai politik yang disetujui pemerintah dari Rp108 menjadi Rp 1.000 per suara sah. Pahala mengatakan, KPK sebenarnya mengusulkan dana bantuan partai sebesar Rp 10 ribu. 

Namun, pemerintah hanya menyanggupi Rp 1.000 karena menyesuaikan kas negara. Padahal, jika dana bantuan sebesar Rp 10.000 per suara, pemerintah hanya perlu mengeluarkan anggaran kurang lebih Rp 4,7 triliun. 

“Terus Pak Sarmuji pendanaan sebenarnya kita sudah mulai Pak, alasan Pemerintah dananya yang kurang. Padahal kita kalau Rp 10 ribu saja itu butuh Rp 4,7 triliun,” kata Pahala di lokasi, Senin (18/9).

Pahala membandingkan anggaran yang dialokasikan kepada partai politik dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia kaget, anggaran untuk KPU jauh lebih besar ketimbang dana ke partai politik. 

“Tapi kita agak kaget juga gimana pendanaan KPU Pak. Kita bilang ini pemain dengan wasit banyak wasit nih ongkosnya, gitu kan,” tegasnya. 

Untuk itu, KPK melakukan pendalaman dan kajian mengenai dana bantuan untuk partai politik. Pihaknya melempar opsi agar sebagian anggaran KPU dialihkan untuk peningkatan dana partai politik sebagai peserta Pemilu. 

“Sekarang kita sedang dalami segera ini input dari banyak partai kita pikir kalau alasannya keuangan Pemerintah mungkin kita lihat gimana efisiensi keuangan di KPU di switch ke pemain, supaya lebih cepat,” pungkas Pahala. (mdk)