JAKARTA – Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menganggap sejauh ini masyarakat puas terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla karena sering memberi hadiah sepeda pada beberapa kali kesempatan.

Pernyataan bernada satire tersebut diutarakan Nasir usai menjadi pembicara di acara diskusi berjudul Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/10). “Itulah kelebihannya. Suka kasih pertanyaan kemudian kasih sepeda kemudian yang lain-lainnya,” kata Nasir.

Nasir menilai Jokowi pintar meraih simpati masyarakat dengan sikap-sikap yang notabene kurang cocok jika dilakukan oleh seorang presiden. Misalnya, kata Nasir, ketika Jokowi tidak sungkan makan di warung tegal (warteg). 

Selain itu, keputusan Jokowi berjalan kaki menuju acara HUT TNI 5 Oktober lalu di Cilegon, Jawa Barat juga dinilai mengundang pujian dari masyarakat.

Mengenai kinerja secara keseluruhan, Nasir tidak ingin memuji pemerintahan Jokowi. Menurutnya, Jokowi menjalankan roda pemerintahan yang tidak sesuai dengan Nawacita seperti yang digaungkan saat kampanye 2014. 

Nasir mengkritik keras keputusan Jokowi yang mengandalkan utang luar negeri untuk membangun infrastruktur di berbagai wilayah. Menurutnya Jokowi lebih suka tunduk kepada kepentingan asing di balik upayanya membangun Indonesia.

“Jadi negara ini ya enggak bisa melawan komprador-komprador, tuan-tuan kapitalis, tuan-tuan korporis, setan kota, setan desa. Saya lihat utang ini memang membuat beban,” kata Nasir.

Nasir juga menilai Jokowi tidak serius menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Dia menduga mandeknya penuntasan kasus-kasus tersebut dikarenakan pelakunya berada dalam lingkaran pemerintahan. Oleh karena itu, alur penyelesaian tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Makanya, Presiden Jokowi ‘tersandera’ orang tersebut,” kata Nasir.

Nasir lalu menyoroti kegaduhan politik di tingkat nasional. Dia menganggap kegaduhan tersebut terjadi karena Jokowi bukan pemimpin suatu partai politik. Apabila Jokowi memiliki kuasa yang besar atas partai politik pengusungnya, maka potensi terjadinya kegaduhan politik sangat kecil. 

Nasir berharap Pilpres 2019 nanti menghasilkan tokoh yang menjabat sebagai pemimpin partai politik. Menurutnya, hal itu penting dalam rangka menjaga stabilitas politik di tingkat nasional, sehingga pemerintahan dapat berjalan secara optimal.

“Kalau sekarang bukan pemimpin partai jadi dia tidak bisa mengendalikan situasi politik yang ada. Makanya politik ini gaduh,” kata Nasir.

PKS Berharap Dapat Pahala

Nasir berharap seluruh kader partainya mendapat pahala karena berkomitmen tidak mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga 2019. 

Dia mengatakan, partainya lebih memilih berpuasa atas jabatan di pemerintahan daripada mendukung pemerintahan Jokowi-JK bersama partai-partai lain.

“Ya, sampai 2019 kami puasa dan mudah-mudahan puasa kami mendapat pahala,” ujar Nasir seraya terkekeh.

PKS memutuskan untuk tidak mendukung pemerintahan bersama partai Gerindra dan Demokrat sejak Pilpres 2014. Keputusan tersebut berbeda dengan Golkar dan PAN yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Padahal, keduanya mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014.

Nasir menegaskan, partainya tetap di luar pemerintahan Jokowi-JK meski dinamika politik di tingkat nasional berjalan, seperti reshuffle kabinet. 

Dia mengatakan, partainya tetap tidak berhasrat untuk mendapat jabatan menteri bilamana Jokowi melakukan reshuffle mendatang. Nasir juga tidak cemas apabila elektabilitas partainya tak menanjak karena tidak mendukung pemerintahan Jokowi-JK. “Karena sejak awal kami mengatakan menjadi oposisi. Jadi enggak tertarik,” ujar Nasir. (cnn)